Miris, Lahan Warga Dicaplok Masuk HGU, Kepala BPN Pasangkayu Bungkam

0
355
Ket Foto : Tampak Lokasi Warga Yang Dicaplok Masuk Peta HGU.

PASANGKAYU, – Jurnalsulbar.com || Miris, mungkin itulah kata yang pas untuk warga Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat yang saat ini resah akibat adanya isu wilayah desa lariang sekitar 70 persen masuk dalam wilayah HGU milik PT Letawa salah satu perusahan sawit terkemuka diwilayah tersebut.

Tumpang tindih serta saling klaim atas hak lahan perkebunan baik yang dikelola secara perorangan,  kelompok dan bahkan yang saat ini dikeloah oleh perusahan perkebunan kelapa sawit di kabupaten pasangkayu sejak beberapa tahun ini tak kunjung tuntas. Mirisnya, walau sudah sering terjadi konflik antara pihak perusahan dan warga namun hingga kini pemerintah seolah terkesan tutup mata atas apa yang dialami oleh rakyat saat ini.

Ket Foto : Tampak Kades Larian Firman Saat Dikonfirmasi Media Ini.

Padahal, saat ini pemerintah pusat menjadikan kasus agraria disejumlah wilayah di Indonesia sebagai sklaprioritas, itu ditandai dengan kebijakan yang diambil oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar warga dimudahkan untuk mendapatkan sertifikat melalui program prona secara gratis.

Namun mirisnya, Didesa Lariang yang dihuni sekitar seribu kepala keluarga yang telah mendiami desa tersebut dan bercocok tanam diwilayah itu secara turun – temurun, tiba – tiba saja lokasi yang mereka garap dan bahkan telah bersertifikat dicaplok oleh pihak BPN Pasangkayu sebagai Hak Guna Usaha atau HGU PT Letawa salah satu perkebunan kelapa sawit terbesar di kabupaten pasangkayu.

Ket Foto : Tampak Kantor BPN Pasangkayu.

Firman Kepala Desa Lariang mengatakan, “Pemerintah Desa telah meminta kepihak pertanahan agar memfasilitasi pertemuan antara warga dan perusahan agar keresahan warga bisa teratasi akibat pencaplokan beberapa wilayah desa sebagai HGU. Menurutnya, keresahan warga terjadi karena lokasi bersertifikat yang dilelola wargapun kini dicap oleh BPN sebagai HGU PT Letawa.

Sementara Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu yang akan dikonfirmasi terkait isu pencaplokan wilayah desa lariang masuk dalam peta HGU PT Letawa sekitar 70 persen, justru menolak ditemui dan enggan memberikan komentar.

Para awak media yang mencoba mengkonfirmasi isu pencaplokan wilayah desa lariang masuk dalam peta HGU akhirnya diarahkan untuk menemui Haris Anshary Staff BPN. Dalam komentarnya, haris hanya menyampaikan HGU terbit lebih duluan dari pada sertifikat, sehingga sebagian besar wilayah desa lariang masuk dalam peta hgu pt letawa. Tutup Haris. (Joni/JS)

LEAVE A REPLY