Demo Tolak Permendagri 60 2018 Tentang Tapal Batas, Ribuan Warga Pakawa Ancam Tutup Jalan Desa Dan Tak Ikut Serta Pemilu Serentak Mendatang

0
450

PASANGKAYU, – Jurnalsulbar.com || Tolak Permendagri 60 Tahun 2018 tentang penetapan tapal batas antara Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, ribuan warga Desa Pakawa ancam tutup jalan desa dan tak ikut serta dalam pemiluhan umum secara serentak yang akan digelar pada april mendatang apa bila permendagri 60 2018 tidak dicabut dan direvisi kembali oleh pemerintah pusat.

Merasa dirugikan dengan permendagri no 60 tahun 2018 yang mencablok sebagian wilayah kabupaten pasangkayu masuk ke wilayah kabupaten donggala, warga desa pakawa yang berada di perbatasan sulawesi barat dan sulawesi tengah demo ke kantor DPRD Pasangkayu dengan membawa sejumlah spanduk bertuliskan penolakan wilayah desa mereka diambil alih kabupaten donggala.

Tak hanya itu, bahkan ribuan warga di desa pakawa yang merasa dirugikan dengan putusan pemendagri tersebut, mengancam akan memboikot jalan menuju kecamatan rio pakawa kabupaten donggala dan desa pakawa apa bila tuntutan mereka tentang penolakan penetapan tapal batas kedua kabupaten yang saling berbatasan tersebut tidak segera direvisi oleh pemerintah pusat.

Setelah melakukan orasi secara bergantian didepan kantor DPRD Pasangkayu, massa aksi kemudian ditemui anggota DPRD. Namun sebelum masuk keruangan aspirasi satu persatu perwakilan warga yang dijaga ketat oleh pihak kepolisian dari polres mamuju utara digeledah dan di periksa sebelum masuk ke kantor DPRD.

Setelah mendapatkan penjelasan dari anggota DPRD dan bagian pemerintahan kabupaten pasangkayu, massa aksi melalui korlapnya Pak Jaya, yang juga tokoh masyarakat desa pakawa mengancam, “warga diwilayah perbatasan tak akan ikut serta dalam pemilu serentak mendatang bila tuntutan kami tentang pencabutan permendagri soal tapal batas tak segera direvisi oleh pemerintah pusat. Tegas jaya usai berdialog dengan anggota DPRD.

Sebelum membubarkan diri,  massa pendemo bersama dengan anggota dprd, pemerintah kabupaten pasangkayu dan tokoh masyarakat serta massa aksi kemudian membubuhkan tanda tangan diatas petisi sebagai aksi penolakan terhadap permendagri no 60 tahun 2018. (Joni/JS)

 

LEAVE A REPLY