Enam Fraksi di DPRD Pasangkayu Sepakat Bahas Ranperda

0
35

PASANGKAYU, – Jurnalsulbar.com || ADVERTORIAL || Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasangkayu menggelar sidang paripurna pemandangan fraksi terhadap enam Ranperda yang diserahkan oleh Pemkab Pasangkayu beberapa waktu yang lalu, Senin 11 Maret.

Sidang paripurna ini dihadiri oleh Wakil Bupati Pasangkayu Muhammad Saal, Ketua DPRD Pasangkayu Lukman Said, Wakil Ketua I DPRD Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa, dan beberapa anggota DPRD Pasangkayu lainnya, serta sejumlah pimpinan OPD.

Dalam kesempatan itu, ke enam fraksi di DPRD Pasangkayu bersepakat untuk membahas lebih lanjut ke enam Ranperda yang di serahkan oleh Pamkab Pasangkayu tersebut. Dinilai sangat urgen karena menyangkut hajat hidup orang banyak, serta dalam rangka menigkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD).

“Pada akhirnya kami dari fraksi Karya Pembangunan sepakat dan setuju untuk membahas lebih lanjut ke enam Ranperda itu” ujar perwakilan fraksi Karya Pembangunan, Ikram Ibrahim, saat membacakan pemandangan fraksinya.

Sementara Ketua DPRD Pasangkayu Lukman Said, berpesan agar dalam pembahasan Ranperda kedepan betul-betul bisa dilakukan secara berkualitas, tidak hanya sekedar meniliti pasal per pasal. Agar bisa melahirkan Perda yang berkualitas pula dan bisa ditegakan dengan baik.

Ia juga meminta OPD terkait agar membangun koordinasi dengan baik dengan komisi-komisi yang di DPRD selama pembahasan Ranperda nanti, supaya pembahasannya bisa dilakukan secara baik dan cepat.

“Kami juga segera akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk masing-masing Ranperda. Pansus nantinya akan melakukan study banding ke beberapa daerah terkait, untuk memperoleh masukan terhadap keenam Ranperda ini” ungkap Ketua Umum Adkasi itu.

Adapun keenam Ranperda yang saat ini sedang di bahas di DPRD Pasangkayu yakni Ranperda tentang pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet, Ranperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, Ranperda tentang izin mempekerjakan tenaga kerja asing, Ranperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, Ranperda tentang perlindungan perempuan dan anak, dan Ranperda tentang bantuan hukum kepada masyarakat miskin.(HS/JS)

LEAVE A REPLY