Tangani Masalah Hukum, Pemkab Torut Perpanjangan MOU Dengan Kejari

0
181

TORAJA UTARA, РJurnalsulbar.com || Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melalui bagian hukum, menggelar penanda tanganan perpanjangan Memorandum Of Understanding (MOU) atau nota kesepakatan dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tana Toraja, Penanda tanganan MOU bidang perdata dan tata usaha negara dilaksanakan di ruang pertemuan kantor bupati Torut, Senin (4/11). Yang dihadiri bupati Torut.

Ket Foto : Tampak Bupati Toraja Utara Bersama Kejari Menandatangani MOU.

Kejari Tana Toraja, Jefri P. Makapedua kepada media disela-sela kegiatannya mengatakan, bahwa selama ini bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sudah bekerjasama dgn Pemda Torut terkait dengan Gugatan perdata dari pihak ketika terhadap aset aset pemda Torut, salah satu contoh gugatan perdata aset adalah lapangan gembira di Rantepao yang persidangannya menggunakan jasa Jaksa sebagai  Pengacara Negara, selain itu juga kerjasama dalam membantu pemda Torut bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Torut melakukan penagihan Рpenagihan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pihak ketiga. Dan juga kerjasama bagian hukum didalam memberikan pendampingan.

“Saya berharap dengan adanya perpanjangan kerjasama dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik pendapingan hukum dan pemberian pendapat hukum yang kami berikan dapat betul-betul membantu pemda Toraja Utara, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Torut” pungkas Jefri.

Sementara Kabag hukum sekretariat Pemkab Torut, Neti Palin yang dikonfirmasi mengatakan, kami bersyukur dengan adanya perpanjangan MOU dengan Kejari Tana Toraja hal ini sangat penting, pasalnya selama ini dengan adanya MOU tersebut sangat membantu, seperti pada kasus Lapangan Bakti Rantepao dengan kasus Lapangan Gembira Rantepao yang saat ini menunggu Kasasi dan kita berharap menang, dan kalaupun putusannya pemkab kalah maka akan kami persiapan untuk Peninjauan Kembali (PK).

“Kami berharap kerja sama ini bisa terus berjalan dengan baik, maksimal seperti yang selama ini telah berjalan seperti kasus di Tata Usaha Negara (TUN) tahun 2018 dan pemkab Torut menang ” pungkas Neti. (*)