Mamuju, Jurnalsulbar.com — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Barat menggelar Training Orientasi Partai (TOP) yang digelar di Hotel Grand Mutiara, Sabtu (2/11/2024). TOP tersebut dihadiri dan dibuka langsung oleh Presiden PKS, Akhmad Syaikhu.
Ketua DPW PKS Sulbar, Yuki Permana dalam sambutannya menyebut bahwa Sulawesi Barat merupakan wilayah pertama yang dikunjungi langsung oleh Presiden PKS, Akhmad Syaikhu pasca dimulainya masa Kampanye terbuka pada 28 november lalu.
“Suatu kebanggaan bagi kita di Sulbar atas kehadiran langsung Presiden PKS, Akhmad Syaikhu. Ini adalah momentum untuk konsolidasi langkah dan gerak memenangkan pemilu 2024. Melalui ini kita di DPW PKS Sulbar memperlihatkan semangat untuk berjuang meraih Kursi disetiap Daerah Pemilihan Masing-masing,” ungkap Yuki Permana.
Tak lupa ia mengingatkan kepada seluruh Kader PKS untuk pula berjuang memenangkan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung oleh PKS melalui Koalisi Perubahan Untuk Persatuan yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
“Target kita juga ialah memenangkan Pasangan Capres dan Cawapres yang diusung PKS, pasangan AMIN ini agar bisa tersosialisasi hingga ditingkat Desa bahkan TPS. Selain itu kedepankan Kampanye gagasan agar masyarakat tahu bahwa PKS hadir mewakili masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Presiden PKS, Akhmad Syaikhu dalam sambutannya mengungkapkan PKS sebagai partai selalu berjuang melalui Politik Gagasan. Berbagai sikap yang sejalan dengan kepentigan rakyat selalu ditunjukkan diseluruh level legislatif.
Menurutnya di 2019, PKS menawarkan 8 gagasan, salah satu yang diperjuangkan ialah penghapusan pajak untuk kendaraan motor roda dua yang selama ini dikenakan pajak barang mewah, sedangkan PKS melihat itu bukanlah barang mewah jika digunakan sebagai sarana penunjang mobilitas masyarakat dalam beraktivitas.
“Gagasan-gagasan PKS yang didorong pada 2019 lalu ialah SIM seumur hidup, pajak 0 persen untuk motor roda dua, dan penambahan pendapatan tidak kena pajak. Yang sedang diperjuangkan ialah RUU HKPR atau Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah,” ungkap Akhmad Syaikhu.
Ia pun menjelaskan bahwa visi partai PKS ialah menjadi pelopor dalam cita-cita nasional bangsa indonesia. Yaitu berdaulat doseluruh aspek, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan kehidupan rakyat, dan turut serta dalam perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan dalam prembul pembukaan undang-undang dasar 1945.
“di 2024 ini PKS menggagas agar proyek IKN ini dikaji ulang sebab jika pembangunan IKN tetap dilanjutkan maka akan membebani APBN. Yang konsekuensinya akan mengurangi transfer anggaran pembangunan dari pusat ke daerah. Sedangkan Daerah-daerah juga butuh untuk dibangun seperti halnya di Sulawesi Barat ini,” pungkasnya. (**)
