Mamuju, Jurnalsulbar.com — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menghadiri kegiatan Pengisian Indikator Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2030 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, bertempat di ruang rapat Bapperida Sulbar, Kamis, 6 November 2025.
Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan menyelaraskan arah kebijakan dan target pembangunan daerah dengan prioritas nasional, sekaligus memastikan setiap perangkat daerah memiliki indikator kinerja yang jelas, terukur, dan selaras dengan visi pembangunan jangka menengah daerah.
Dalam forum tersebut, perwakilan Dinas Sosial Sulbar turut menyampaikan masukan substantif terkait capaian dan rencana program strategis di bidang sosial yang relevan dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat lima tahun ke depan.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, melalui perwakilannya Arham, menegaskan bahwa keterlibatan Dinsos dalam penyusunan indikator RPJMD dan Renstra merupakan langkah penting dalam memperkuat sinergi antarperangkat daerah, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan masyarakat rentan.
“Kami berharap hasil kegiatan ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi penyusunan Renstra Dinas Sosial, agar program dan kegiatan ke depan lebih tepat sasaran serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga,” ujar Arham.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Bapperida Sulbar ini juga diisi dengan diskusi interaktif antara tim perencana daerah dan perwakilan seluruh perangkat daerah. Pembahasan difokuskan pada penetapan indikator kinerja utama, target pembangunan, serta sinkronisasi arah kebijakan sektor sosial dan ekonomi yang akan dituangkan dalam dokumen RPJMD dan Renstra 2025–2030.
Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Sosial Sulbar, dapat menyusun program yang terarah, sinergis, dan terukur guna mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan di Sulawesi Barat. (Rls)
