Mamuju, Jurnalsulbar.com – Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfopers) Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Djafar, menyampaikan apresiasi atas hasil final penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2025 yang telah dirilis.
Ia menegaskan bahwa capaian SPBE Sulbar tahun ini mengalami peningkatan setelah melalui finalisasi Tim koordinasi SPBE Pemprov Sulbaryang dipimpin oleh Sekda Provinsi Sulbar Junda Maulana.
“Tadi sudah kita laporkan ke Pak Sekda, capaian SPBE 2025 kita mengalami kenaikan. Ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan yang dilakukan seluruh OPD mulai membuahkan hasil,” ujar Ridwan.
Capaian ini, kata Ridwan berkat kerjasama OPD dan komitmen bersama dalam mendukung panca daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wagub Salim S.Mengga.
Ridwan berharap, soal SPBE ini perlu menjadi perhatian serius kedepan. Sehingga diharapkan OPD, khsusunya yang masih kategori cukup agar lebih mengoptimalkan capaian SPBE tahun berikutnya.
“SPBE ini menyangkut wajah tata kelola pemerintahan kita. Makin baik implementasinya, makin cepat, efisien, dan akuntabel layanan yang dirasakan masyarakat. Karena itu, dukungan pimpinan OPD, komitmen ASN, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci,” tambahnya.
Untuk itu, Ridwan menekankan, dalam menindaklanjuti arahan Sekda, Diskominfo segera merumuskan dan mematangkan indikator penerapan SPBE yang mulai akan dihitung per triwulan di Tahun 2026
Apalagi, penerapan SPBE ini menjadi atensi Gubernur Sulbar Suhardi Duka melalui kebijakan perhitungan TPP kedepan. Yaitu Penerapan SPBE 30 persen akan menjadi dasar perhitungan TPP pada aspek prestasi kerja.
Ridwan juga menekankan bahwa pihaknya akan memberikan pendampingan yang lebih intensif kepada setiap OPD. Pendampingan tersebut mencakup penyusunan arsitektur SPBE, integrasi layanan, hingga pemenuhan dokumen dan standar keamanan informasi.
“Kita ingin SPBE Sulbar benar-benar menjadi instrumen percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. SPBE bukan hanya urusan teknis digitalisasi, tetapi bagaimana pemerintah hadir lebih responsif, transparan, dan efisien,” tutup Ridwan.
Sementara, Sekda Sulbar Junda Maulana menyebut ada tiga OPD yang masih pada kategori kurang. Diharapkan OPD tersebut dapat segera menyelesaikan catatan-catatan dari tim.
“Ada yang masih kurang, sebenarnya kita sudah beri waktu untuk perbaikan, diharapkan ini menjadi perhatian OPD,” tutup Junda. (Rls)
