Mamuju, Jurnalsulbar.com — BPJS Kesehatan Cabang Mamuju berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah terkait cakupan Universal Health Coverage (UHC) di 2026 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian SDMUK (Sumber Daya Manusia, Umum, dan Komunikasi) BPJS Kesehatan Mamuju, Ridho Lahiya Usman usai Diskusi Publik bertajuk Memaknai Peringatan Cakupan Kesehatan Semesta: Sehatkan Bangsa melalui Asta Cita, yang diikuti Kantor Cabang BPJS Kesehatan Mamuju secara daring, Jumat (12/12/2025).
“Sampai tahun 2025 ini BPJS Mamuju telah berintegrasi dengan pihak pemerintah provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju untuk terus mempertahankan UHC sampai saat ini dan berlanjut hingga tahun 2026 mendatang,” ungkapnya
Pihaknya optimis Universal Health Coverage (UHC) tetap berjalan normal di tengah kekhawatiran publik mengenai keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2026 terdampak efisiensi anggaran.
“Sejauh ini pemerintah provinsi dan kabupaten tetap berkomitmen melanjutkan UHC pada 2026 melalui anggaran yang sudah disiapkan. Hingga kini tidak ada informasi bahwa UHC akan terdampak. Semoga tetap demikian, karena ini penting bagi masyarakat,” lanjutnya.
Ia menyebut pada 2026, BPJS telah menyiapkan rancangan nota kesepahaman (MoU) bersama pemerintah daerah untuk melanjutkan pembiayaan UHC. “MoU sedang dalam tahap perancangan, komitmennya tetap dilanjutkan,” tambahnya.
Ia pun menjelaskan, sepanjang 2025 implementasi UHC di wilayah kerja BPJS Mamuju berjalan baik. Adapun cakupan UHC di tiga kabupaten Mamuju, Pasangkayu, dan Mamuju Tengah kini mencapai 98 persen.
