Mamuju, Jurnalsulbar.com — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan rapat rencana penyelenggaraan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Kepala BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat, Rabu 14 Januari 2026.
Pelaksanaan Latsar CPNS merupakan salah satu langkah strategis dalam membentuk karakter, integritas, serta profesionalisme ASN sejak awal. Hal ini sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya membangun Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter.
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, dan dihadiri oleh para Widyaiswara BKPSDM, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulawesi Barat, perwakilan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), serta perwakilan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang diwakili oleh Praja IPDN.
Dalam rapat tersebut dibahas secara komprehensif rencana penyelenggaraan Latsar CPNS yang akan dilaksanakan secara lingkup, melibatkan Widyaiswara BKPSDM sebagai tenaga pengajar. Penyelenggaraan Latsar CPNS mengacu sepenuhnya pada ketentuan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia, baik dari sisi kurikulum, model pembelajaran, maupun mekanisme evaluasi.
Disepakati bahwa model pembelajaran Latsar CPNS akan menggunakan skema Blended Learning (Hybrid), yang memadukan pembelajaran Classical Learning (tatap muka) dan E-Learning melalui Learning Management System (LMS). Pengaturan jadwal serta metode pembelajaran akan disesuaikan dengan karakteristik peserta dari masing-masing instansi.
Salah satu isu utama yang dibahas dalam rapat adalah kesiapan infrastruktur jaringan, khususnya ketersediaan link Zoom, mengingat sekitar 85 persen proses pembelajaran akan dilaksanakan secara daring. Menyikapi hal tersebut, Kepala BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat menawarkan solusi dengan membangun kolaborasi bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfo) Provinsi Sulawesi Barat untuk memfasilitasi kebutuhan link Zoom selama pelatihan berlangsung.
Rapat juga menetapkan bahwa Tahapan MOOD (Massive Open Online Course/Distance Learning) direncanakan akan dimulai pada 19 Januari 2026. Tahapan ini dilaksanakan sepenuhnya melalui E-Learning dengan pengawasan dan monitoring oleh BPSDM Provinsi Sulawesi Barat. Peserta diwajibkan menyelesaikan seluruh modul dan penugasan sebagai prasyarat untuk mengikuti tahapan pembelajaran selanjutnya.
Kepala BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, menegaskan bahwa penyelenggaraan Latsar CPNS harus dilaksanakan secara terencana, tertib, dan sesuai regulasi.
“Latsar CPNS merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter, integritas, serta profesionalisme ASN sejak awal. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus mengacu penuh pada ketentuan LAN RI dan didukung oleh kesiapan sistem pembelajaran yang baik,” ujar Herdin.
Terkait penerapan model pembelajaran, ia menjelaskan bahwa skema blended learning menjadi solusi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Dengan model hybrid, kita tetap menjaga kualitas pembelajaran tatap muka, sekaligus memaksimalkan pemanfaatan teknologi melalui e-learning. Namun, ini tentu harus didukung oleh infrastruktur jaringan yang memadai,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah dan instansi terkait. Olehnya, BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi dengan Dinas Kominfo dan seluruh instansi asal peserta agar Latsar CPNS ini berjalan lancar, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas ASN di Sulawesi Barat.
Dalam aspek koordinasi dan teknis pelaksanaan, BPSDM Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan sebagai penyelenggara utama Latsar CPNS. Sementara itu, instansi asal peserta, yakni Pemprov Sulawesi Barat, KPUD, dan IPDN, diminta untuk menyampaikan data peserta secara resmi serta memastikan kesiapan peserta dalam mengikuti pembelajaran daring maupun luring. Jadwal pelaksanaan tahapan Classical Learning akan disampaikan lebih lanjut melalui surat resmi.
Dalam rapat tersebut, Jumail, Widyaiswara Ahli Madya BKPSDM, juga mengusulkan agar BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat membangun komunikasi lintas OPD dan instansi vertikal di lingkup Pemprov Sulawesi Barat dalam penyelenggaraan pelatihan. Usulan ini mencakup penjajakan kerja sama pelaksanaan pelatihan teknis, fungsional, serta Pelatihan Dasar CPNS ke depan, sebagai upaya memperkuat sinergi dan peningkatan kompetensi ASN secara berkelanjutan. (Rls)
