Mamuju, Jurnalsulbar.com — Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A dan PMD) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti rapat persiapan pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Pra-Rakortekrenbang) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara daring, Kamis, 5 Februari 2026.
Rapat ini diikuti perwakilan kementerian/lembaga serta perangkat daerah dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota sebagai tahapan awal penyelarasan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Langkah ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam mewujudkan “Sulbar Maju dan Sejahtera”.
Forum ini menjadi langkah strategis untuk memastikan sinkronisasi program prioritas nasional dan daerah, khususnya di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan desa.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai aspek teknis terkait pelaksanaan Pra-Rakortekrenbang, mulai dari mekanisme kegiatan, agenda dan jadwal pelaksanaan, hingga substansi perencanaan pembangunan yang akan menjadi fokus pembahasan pada tahap selanjutnya.
Keikutsertaan Dinsos P3A dan PMD Sulbar dalam rapat ini merupakan bentuk komitmen untuk memastikan program dan kegiatan di bidang sosial, P3A, dan PMD terintegrasi secara optimal dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Kepala Dinsos P3A dan PMD Sulbar, Darmawati, melalui Perencana Ahli Muda Mahyuddin, menyampaikan bahwa rapat persiapan Pra-Rakortekrenbang menjadi pedoman awal dalam menyusun usulan program yang selaras dengan arah kebijakan nasional.
“Rapat persiapan Pra-Rakortekrenbang ini menjadi langkah strategis untuk memahami prioritas pembangunan nasional, sehingga perencanaan program di daerah dapat disusun lebih terarah, terintegrasi, dan tepat sasaran,” ujar Mahyuddin.
Ia menambahkan, hasil rapat tersebut akan menjadi bahan koordinasi internal di lingkungan Dinsos P3A dan PMD Sulbar guna mempersiapkan substansi program yang akan dibawa pada pelaksanaan Pra-Rakortekrenbang berikutnya.
Melalui forum ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat, khususnya dalam mendukung pembangunan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat. (Rls)
