Mamuju, Jurnalsulbar.com — Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mulai menggenjot capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2026. Ini juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi lintas sektor melalui rapat yang digelar di Ruang Rapat RKPD Kantor Bapperida Sulbar, Senin (13/4/2026).
Rapat ini dibuka oleh Sekretaris Bapperida Sulbar, Suhamta, dan dihadiri perwakilan perangkat daerah yang menangani urusan wajib pelayanan dasar di lingkup Pemprov Sulbar.
Dalam arahannya, Suhamta menekankan pentingnya menyamakan langkah antar-OPD. Menurutnya, inovasi yang dikembangkan tidak boleh berhenti di atas kertas, tapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Koordinator Inovasi Bapperida Sulbar, Sholihin, mengungkapkan adanya perubahan cukup signifikan dalam mekanisme penilaian IID tahun ini. Jika sebelumnya hanya mencakup tiga urusan wajib, kini meningkat menjadi lima.
“Ini menunjukkan arah kebijakan yang makin serius dalam mendorong inovasi, terutama di sektor pelayanan dasar,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan, ada 20 indikator yang harus dipenuhi dalam penilaian IID, yang terbagi dalam dua aspek utama. Pertama, aspek pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab Bapperida. Kedua, aspek inovasi daerah yang harus dipenuhi masing-masing OPD.
Menurut Sholihin, kunci utama ada pada ketelitian dan keseriusan dalam penginputan data.
“Kalau ingin masuk kategori inovatif dengan nilai 40 sampai 65, maka semua indikator harus diisi dengan baik. Koordinasi antara Bapperida dan OPD jadi penentu,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menegaskan bahwa penguatan inovasi ini bukan sekadar target angka, tetapi bagian dari arah besar pembangunan daerah.
Ia menyebut, langkah ini sejalan dengan visi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dasar.
“Ini bukan hanya soal memenuhi indikator, tapi bagaimana inovasi itu benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegas Amujib.
Ia pun meminta seluruh perangkat daerah menjaga komunikasi dan koordinasi agar seluruh persyaratan bisa dipenuhi tepat waktu, baik dari sisi administrasi maupun substansi.
Dengan langkah ini, Pemprov Sulbar optimistis tren positif inovasi daerah bisa terus dijaga, sekaligus mendorong lahirnya layanan publik yang lebih efektif, adaptif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (Rls)
