Mamuju, Jurnalsulbar.com – Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), melalui Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2026 serta membahas tindak lanjut pelaporan pelaksanaan Work From Home (WFH) provinsi dan kabupaten.
Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Bagian Tatalaksana dan Pelaksana Publik, Senin (27/04/2026). Evaluasi Pelayanan Publik sejalan dengan Misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK), khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.
Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Bagian (Kabag) Tatalaksana dan Pelayanan Publik, Subuki, dan dihadiri anggota Tim Evaluasi dari Biro Organisasi, antara lain Herman Dalipang, Tresiaya S. Timbonga, Baharuddin, Kasmini, serta Oktaviano Darmansya Putra.
Dalam arahannya, Subuki menekankan pentingnya sinergi dan soliditas tim evaluasi dalam merampungkan hasil PEKPPP. Ia meminta agar seluruh anggota bekerja secara terkoordinir dan mengedepankan kerja sama tim.
‘’Saya harapkan seluruh anggota tim untuk bekerja secara terkoordinir, selalu saling berkoordinasi dan jangan bekerja sendiri-sendiri,’’ tegas Subuki.
Subuki menargetkan seluruh hasil penilaian evaluasi PEKPPP tahun 2026 sudah dapat difinalkan pada pekan depan.
Senada dengan hal tersebut, salah seorang anggota Tim Evaluasi PEKPPP, Baharuddin, mengungkapkan optimisme bahwa hasil evaluasi dapat diselesaikan tepat waktu.
‘’Insyaallah, atas arahan Pak Kabag, kita akan segera merampungkan nilai hasil evaluasi PEKPPP tahun 2026 sesuai jadwal yang ditentukan,’’ ujar Baharuddin.
Kegiatan Pelaporan WFH
Pada kesempatan tersebut, disampaikan tentang Laporan Pelaksanaan WFH kabupaten ke provinsi diterima paling lambat setiap tanggal 2 Mei dan untuk efektifas kerja dibentuk tim di setiap kabupaten untuk memudahkan koordinasi.
‘’Sebagaimana hasil rapat sebelumnya di ruang Asisten Administrasi Umum Setda Sulbar, untuk data dan informasi Laporan WFH provinsi, untuk informasi penghematan anggaran data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), untuk jumlah ASN yang menjalani WFH setiap hari Jumat datanya dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), sementara untuk Car Free Day (CFD) datanya dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf),’’ terang Subuki. (Rls)
