Mamuju, Jurnalsulbar.com – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju melakukan pendampingan penguatan tata kelola program kesehatan primer dan komunitas di Puskesmas Karataun, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sabtu 5 September 2026.
Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pelaksanaan program kesehatan di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan sekaligus memastikan program berjalan terpadu, berbasis data, dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Kegiatan dihadiri Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju bersama tim, serta unsur klaster di Puskesmas Karataun. Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan, Kesehatan Komunitas dan Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, Muh Saleh mengatakan penguatan tata kelola tidak hanya berkaitan dengan pencapaian indikator program, tetapi juga bagaimana setiap unsur di Puskesmas mampu bekerja secara terintegrasi.
Menurutnya, hasil pendampingan menunjukkan masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperkuat, mulai dari capaian program, pemanfaatan data, peran kader, hingga strategi komunikasi kesehatan kepada masyarakat.
“Pendampingan ini bukan sekadar melihat capaian, tetapi memastikan setiap permasalahan di lapangan dapat diidentifikasi dan memiliki tindak lanjut yang jelas. Puskesmas perlu membangun kerja tim yang kuat agar program tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujar Muh Saleh.
Salah satu perhatian dalam pendampingan dari sisi Promkes adalah penguatan edukasi kesehatan melalui pemanfaatan platform media sosial dan komunikasi digital. Puskesmas Karataun didorong untuk mengoptimalkan aktivasi WhatsApp Group (WAG) Ibu Pandai sebagai ruang komunikasi, edukasi, dan pendampingan kesehatan bagi masyarakat.
Pemanfaatan media digital tersebut dinilai dapat memperluas jangkauan informasi kesehatan, terutama terkait kesehatan ibu dan anak, gizi, pencegahan penyakit, serta perilaku hidup sehat.
Selain itu, penguatan peran dan fungsi kader kesehatan menjadi bagian penting dalam pendampingan. Kader diharapkan tidak hanya berperan dalam kegiatan pelayanan di Posyandu, tetapi juga menjadi penghubung antara Puskesmas dengan keluarga dan masyarakat.
“Media sosial dan kader harus kita lihat sebagai kekuatan Puskesmas. Kader memiliki kedekatan dengan masyarakat, sementara media digital memungkinkan edukasi dilakukan lebih cepat dan luas. Keduanya perlu diintegrasikan,” katanya.
Dalam pendampingan tersebut, tim juga membahas sejumlah tantangan yang dihadapi Puskesmas Karataun, termasuk peningkatan capaian Cek Kesehatan Gratis (CKG), optimalisasi penggunaan kohort balita dan ibu, pemutakhiran data kader, kelengkapan dokumen pemberian makanan tambahan (PMT), serta peningkatan cakupan pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja.
Setiap permasalahan kemudian diarahkan untuk memiliki tindak lanjut yang konkret. Di antaranya pembagian tim input dan evaluasi CKG, coaching penggunaan aplikasi CKG, review perkembangan Puskesmas, optimalisasi penggunaan kohort, pemutakhiran data kader melalui microsite, serta penguatan komitmen bersama sekolah dalam peningkatan cakupan TTD remaja.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong Puskesmas Karataun melakukan perbaikan secara berkelanjutan dengan menjadikan data sebagai dasar dalam menentukan prioritas intervensi.
Penguatan pelayanan kesehatan primer dan komunitas tersebut sejalan dengan komitmen Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar yang semakin dekat dengan masyarakat, untuk mewujudkan Visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”.
Secara terpisah, Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa penguatan tata kelola di Puskesmas merupakan bagian penting dari transformasi pelayanan kesehatan.
“Pelayanan kesehatan primer merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang sehat. Karena itu, kita perlu memastikan Puskesmas memiliki tata kelola yang baik, SDM yang mampu bekerja secara kolaboratif, serta program yang dilaksanakan berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat,” kata dr. Nursyamsi.
Ia juga mendorong agar hasil pendampingan tidak berhenti pada evaluasi, tetapi diterjemahkan menjadi rencana tindak lanjut yang terukur dan dipantau secara berkala.
“Setiap masalah harus menghasilkan solusi dan tindak lanjut. Dengan demikian, pendampingan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pelayanan dan capaian indikator kesehatan di masyarakat,” ujarnya.
DKPPKB Sulbar bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju selanjutnya akan terus mendorong penguatan koordinasi dan pembinaan Puskesmas, sehingga pelayanan kesehatan primer dan komunitas dapat semakin efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
