Mamuju, Jurnalsulbar.com — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Kick Off Evaluasi Penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Daerah Tahun 2026, Kamis (17/9/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid tersebut berlangsung di Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, mulai pukul 08.30 WITA. Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Darwis Damir, hadir sekaligus memberikan sambutan.
Darwis Damir menyampaikan bahwa evaluasi dan penghitungan IDI memerlukan dukungan serta koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi terkait, khususnya dalam penyediaan data dan informasi yang diperlukan.
“Yang paling penting dalam proses ini adalah koordinasi dan sinergi. Data yang disampaikan harus sesuai dengan kondisi dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hasil penghitungan IDI benar-benar dapat menggambarkan perkembangan demokrasi di Sulawesi Barat,” ujar Darwis.
Evaluasi IDI Tahun 2026 menggunakan metode baru yang mencakup tiga aspek utama, yaitu Aspek Kebebasan, Aspek Kesetaraan, dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, dengan total 22 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut, sebanyak 9 indikator menjadi penilaian pada tingkat provinsi.
Kick off tersebut menjadi forum awal untuk melakukan koordinasi dan pembahasan terhadap indikator yang dinilai, sekaligus memastikan kesiapan dukungan data dari perangkat daerah dan instansi terkait.
Kegiatan turut diikuti BPS Provinsi Sulawesi Barat, Sekretariat DPRD, Biro Hukum, serta Badan Kesbangpol dan Bagian Hukum kabupaten se-Sulawesi Barat secara daring melalui Zoom Meeting.
Kesbangpol Sulbar berharap proses evaluasi dan penghitungan IDI Tahun 2026 dapat terlaksana secara terkoordinasi dengan dukungan data yang akurat, sehingga hasilnya dapat menjadi salah satu bahan informasi dalam melihat perkembangan demokrasi di Sulawesi Barat.
