Mamuju, Jurnalsulbar.com — BPKAD Provinsi Sulawesi Barat diwakili Penata Layanan Operasional, Zulifiani Zulhairin, menghadiri Rapat Pembahasan Aplikasi Si-AKIP dan Pemenuhan Dokumen SAKIP pada Cloud SAKIP AI, Kamis (17/9/2026), bertempat di Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Barat.
Hal ini sejalan dari upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Penguatan sistem akuntabilitas kinerja melalui pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Rapat tersebut dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mengidentifikasi dan memetakan berbagai kendala serta hambatan teknis yang dihadapi perangkat daerah dalam penggunaan aplikasi Si-AKIP maupun proses pengunggahan data dan dokumen SAKIP ke Cloud SAKIP AI.
Dalam pembahasan, peserta rapat menyampaikan berbagai kendala yang ditemui saat menggunakan aplikasi Si-AKIP serta dalam proses pengunggahan dokumen ke Cloud SAKIP AI. Pembahasan tersebut menjadi ruang koordinasi untuk menginventarisasi permasalahan yang dihadapi perangkat daerah sekaligus menyamakan pemahaman terkait pemenuhan dokumen SAKIP.
Lebih lanjut, rapat membahas rumusan solusi atas berbagai permasalahan teknis yang ditemukan. Masukan dan kebutuhan dari perangkat daerah juga dihimpun sebagai bahan pengembangan dan penyempurnaan fitur aplikasi, sehingga sistem yang digunakan dapat semakin sesuai dengan kebutuhan dalam proses pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, dari lokasi berbeda menyampaikan bahwa pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja perlu didukung dengan koordinasi dan pemahaman yang baik di setiap perangkat daerah.
“Pembahasan ini penting untuk memastikan setiap kendala teknis yang dihadapi dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama. Dengan sistem yang semakin baik dan terintegrasi, proses pemenuhan dokumen serta pelaporan akuntabilitas kinerja dapat berjalan lebih efektif dan tertib,” ujar Ali Chandra.
Ia menambahkan, BPKAD Provinsi Sulawesi Barat akan terus mendukung upaya penguatan tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kualitas administrasi serta pelaporan kinerja.
Melalui rapat tersebut, diharapkan penggunaan aplikasi Si-AKIP dan Cloud SAKIP AI dapat semakin optimal, sehingga proses pelaporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah menjadi lebih efektif, andal, dan terintegrasi. Upaya ini sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
