Mamuju, Jurnalsulbar.com – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong penguatan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), khususnya dalam memastikan akurasi realisasi pendapatan dan belanja BLUD RSUD Provinsi Sulawesi Barat.
Upaya tersebut dilakukan melalui rapat konfirmasi terkait progress realisasi pendapatan dan belanja BLUD pada RSUD Provinsi Sulawesi Barat, Senin (9/11/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Provinsi Sulawesi Barat.
Langkah ini sejalan dengan upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Rapat dipimpin Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Syaharuddin, didampingi Plt. Kasubbid Akuntansi, Indah Mustika Sari. Turut hadir Kepala Bidang Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Sulawesi Barat, Kasubbid Keuangan RSUD Provinsi Sulawesi Barat, serta Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam rapat tersebut, dilakukan konfirmasi dan pencermatan terhadap perkembangan realisasi pendapatan dan belanja BLUD RSUD Provinsi Sulawesi Barat. Pembahasan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai capaian realisasi anggaran sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan pelaporan keuangan BLUD.
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Syaharuddin, dalam keterangannya menyampaikan bahwa rapat konfirmasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan kesesuaian data realisasi pendapatan dan belanja BLUD, sekaligus mendorong ketertiban administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Menurutnya, koordinasi antara BPKAD, Bapenda, dan pihak RSUD perlu terus diperkuat agar data realisasi pendapatan dan belanja dapat tersaji secara akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, setiap perkembangan pelaksanaan anggaran dapat terpantau dengan baik sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan.
Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, dalam keterangannya secara terpisah menegaskan pentingnya penguatan koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah dalam memastikan pengelolaan keuangan BLUD berjalan secara tertib, efektif, dan akuntabel.
Ia berharap melalui kegiatan konfirmasi dan evaluasi secara berkala, realisasi pendapatan dan belanja BLUD dapat terus dipantau sehingga pelaksanaan anggaran berjalan optimal serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Melalui rapat ini, BPKAD Provinsi Sulawesi Barat terus berkomitmen mendorong penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, termasuk dalam pengelolaan keuangan BLUD sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Barat.
