Mamuju, Jurnalsulbar.com – Bapperida Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di tengah tantangan harga pangan dan dinamika sosial nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year-on-year Sulbar pada Agustus 2025 tercatat sebesar 3,52%, dengan Kabupaten Majene sebagai daerah dengan inflasi tertinggi, yakni 3,58%.
“Kenaikan harga beras, bawang merah, dan bawang putih menjadi pemicu utama inflasi di Majene. Namun secara umum, tren inflasi Sulbar masih relatif stabil,” kata Muhammad Nur Dadjwi, Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapperida Sulbar, mewakili Kepala Bapperida Junda Maulana, usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional secara virtual dari Ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 8 September 2025.
Rakor tersebut membahas strategi nasional dalam pengendalian inflasi, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, serta upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam arahannya menyoroti situasi sosial di berbagai daerah. Sulbar dinilai berada dalam zona kondusif, dengan catatan hanya terjadi enam aksi unjuk rasa masyarakat dan mahasiswa sejak 25 Agustus hingga 7 September 2025.
Jumlah ini tergolong rendah secara nasional dan dianggap sebagai hasil komunikasi publik yang efektif serta respons cepat pemerintah daerah.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, memastikan hampir seluruh instruksi Mendagri telah dijalankan. Satu hal yang masih akan dilaksanakan adalah doa lintas agama.
“Dalam rangka memperingati Maulid Nabi, kami akan mengundang lintas agama untuk berdoa bersama sebagai bentuk kebersamaan menjaga kedamaian Sulbar,” ujar Suhardi.
Lebih jauh, Pemprov Sulbar menegaskan fokus pada tiga hal utama: Pengendalian harga komoditas strategis agar inflasi tetap terkendali, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem melalui program tepat sasaran dan menjaga iklim sosial yang kondusif guna mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.
Dalam rakor sebelumnya (1/9/2025), Mendagri Tito Karnavian menyampaikan 11 arahan strategis kepada kepala daerah, di antaranya: melaksanakan rapat Forkopimda dan duduk bersama tokoh masyarakat, gelar doa kedamaian lintas agama, gencarkan program pro-rakyat seperti pasar murah dan bansos, tunda kegiatan seremonial yang terkesan boros serta hindari flexing kemewahan.
Pastikan kepala daerah tetap berada di wilayahnya saat kondisi rawan, segera perbaiki fasilitas publik yang rusak, gunakan bahasa santun dan menenangkan dalam komunikasi publik dan aktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling).
Langkah ini sejalan dengan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” yang digagas Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, dengan menempatkan pengendalian inflasi, stabilitas sosial, dan penurunan kemiskinan sebagai pilar utama pembangunan lima tahun ke depan. (Rls)
