Makassar, Jurnalsulbar.com – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Pengembangan Aparatur yang dipimpin oleh Kepala Bidang, Ibu Rini Lukita Sari, melakukan kunjungan kerja ke Universitas Hasanuddin (Unhas), Senin 15 September 2025.
Kunjungan ini dalam rangka menjalin koordinasi terkait pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). BKD Sulbar diterima langsung oleh Direktur Keuangan Unhas dan sejumlah perwakilan dari berbagai fakultas, di antaranya Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).
Koordinasi ini difokuskan pada rencana pembukaan beberapa program studi pada jenjang Magister (S2), yang nantinya akan menjadi wadah bagi para PNS di lingkungan Pemprov Sulbar untuk melanjutkan pendidikan dan meningkatkan kompetensi mereka.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya mendukung misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya ASN, guna menciptakan pelayanan publik yang semakin profesional, responsif, dan berkualitas.
Langkah ini sejalan dengan misi Gubernur Suhardi Duka dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan responsif. BKD Sulbar berharap kerja sama dengan salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia ini dapat segera terealisasi.
Di tempat terpisah kepala BKD Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, menyampaikan bahwa kerja sama dengan Universitas Hasanuddin merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas ASN di Sulawesi Barat.
“Kami menyadari bahwa peningkatan kualitas SDM aparatur tidak bisa hanya mengandalkan pelatihan jangka pendek. Diperlukan pendidikan lanjutan yang terarah dan berkualitas. Oleh karena itu, kami memandang penting menjalin kemitraan strategis dengan perguruan tinggi sekelas Unhas. Ini adalah bentuk investasi jangka panjang dalam membangun birokrasi yang profesional dan adaptif terhadap tantangan zaman,” ujar Herdin Ismail.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa program magister yang direncanakan ini akan difokuskan pada bidang-bidang yang relevan dengan kebutuhan daerah.
“Kami akan memprioritaskan program studi yang memiliki korelasi langsung dengan pelayanan publik, seperti hukum, administrasi publik, kesehatan, serta ilmu dasar yang mendukung pengambilan kebijakan berbasis data,” tambahnya. (Rls)
