Mamuju, Jurnalsulbar.com — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat tata kelola pengelolaan pendapatan daerah melalui koordinasi intensif dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Barat. Hal tersebut ditandai dengan diterimanya Tim BPK di Ruang Bidang Pendapatan Daerah Bapenda Sulbar pada Jumat, 6 Februari 2026.
Kegiatan koordinasi ini membahas pengelolaan dan penyajian data Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu komponen penting dalam akuntabilitas keuangan daerah. Fokus utama pertemuan adalah sinkronisasi data, kelengkapan dokumen pendukung, serta mekanisme pengelolaan pendapatan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Pendapatan Daerah Bapenda Sulbar, Gaffar, bersama staf teknis, Sarifahwati, serta tim pemeriksa dari BPK Perwakilan Sulawesi Barat. Koordinasi berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif, dengan komitmen bersama untuk menjaga akurasi dan transparansi data PAD.
Plt. Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Gaffar, menyampaikan bahwa Bapenda Sulbar secara terbuka dan proaktif mendukung proses pemeriksaan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Menurutnya, ketersediaan data yang valid dan terintegrasi menjadi kunci dalam mendukung kebijakan fiskal daerah yang tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan, menegaskan bahwa koordinasi dengan BPK merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Ia menambahkan, langkah tersebut sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Almarhum Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas bagi masyarakat Sulawesi Barat.
“Bapenda Sulbar berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengelolaan pendapatan daerah, termasuk memastikan data PAD tersaji secara akurat, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Melalui koordinasi yang berkelanjutan dengan BPK, Bapenda Sulbar berharap pengelolaan pendapatan daerah semakin optimal dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik. (Rls)
