Mamuju, Jurnalsulbar.com — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Pengembangan Aparatur melaksanakan fasilitasi Penilaian Kompetensi Jabatan Pelaksana berupa psikotes pada Selasa, 16 Desember 2025. Kegiatan ini berlangsung di Laboratorium Komputer SMK Negeri 1 Rangas dan diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Pelaksanaan penilaian kompetensi tersebut bertujuan untuk memperoleh data kompetensi ASN Jabatan Pelaksana secara komprehensif dan objektif. Data yang dihasilkan menjadi bagian penting dalam penerapan manajemen talenta ASN, khususnya sebagai dasar pemetaan potensi serta perencanaan pengembangan karier ASN ke depan.
Upaya ini sejalan dengan Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.
Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKD Sulawesi Barat, Rini Lukita Sari, menjelaskan bahwa penilaian kompetensi melalui psikotes merupakan instrumen strategis dalam mendukung kebijakan pengelolaan ASN berbasis sistem merit.
“Penilaian kompetensi ini diharapkan dapat memberikan gambaran potensi ASN secara objektif dan menjadi dasar dalam penyusunan talent pool serta pengembangan karier ASN ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BKD Sulawesi Barat, Herdin Ismail, menegaskan bahwa penilaian kompetensi jabatan pelaksana merupakan wujud komitmen BKD Sulawesi Barat dalam menerapkan manajemen talenta ASN secara berkelanjutan.
“Melalui data kompetensi yang akurat dan terukur, pemerintah daerah dapat menempatkan ASN sesuai dengan potensi dan kompetensinya, sehingga kinerja organisasi semakin optimal. Kami berharap hasil penilaian ini menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan pengembangan karier ASN secara objektif dan berbasis merit,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, BKD Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem manajemen ASN yang berbasis kompetensi, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang profesional, adaptif, dan berdaya saing. (Rls)
