Mamuju, Jurnalsulbar.com — Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Asran Masdy, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar yang dilaksanakan di ruang sidang utama Kantor DPRD Sulbar, pada Selasa 9 Juli 2025.
Rapat ini mengagendakan Jawaban Gubernur Sulbar atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Bank Sulselbar).
Rapat paripurna tersebut diikuti oleh para pimpinan dan anggota DPRD Sulbar, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar. Keterlibatan OPD, termasuk Dinas Kesehatan, mencerminkan komitmen bersama dalam mengawal agenda-agenda strategis pembangunan daerah.
Dalam penyampaiannya, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar Amujib, yang hadir mewakili Gubernur Sulbar Suhardi Duka, menegaskan bahwa kebijakan penyertaan modal ini merupakan bagian dari strategi memperkuat struktur keuangan daerah serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan masyarakat.
“Hal ini sejalan dengan visi misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, serta misi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” ucapnya.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Asran Masdy, menyatakan bahwa sektor kesehatan sangat berkepentingan dengan kebijakan fiskal yang kuat dan stabil.
“Peningkatan kinerja ekonomi daerah melalui perbankan dan investasi keuangan daerah tentu berdampak langsung terhadap ketersediaan anggaran untuk program-program kesehatan. Dinas Kesehatan sangat mendukung langkah ini sebagai bagian dari ekosistem pembangunan yang terintegrasi,” ujar Asran usai mengikuti rapat.
Langkah penyertaan modal daerah ini diharapkan mampu memperkuat posisi Provinsi Sulawesi Barat sebagai pemegang saham dalam Bank Sulselbar, serta meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor dividen. Selain itu, penguatan Bank Sulselbar juga dinilai akan mendukung layanan perbankan yang lebih menjangkau hingga ke pelosok desa, termasuk dalam mendukung transaksi digital dan keuangan daerah.
Dengan semangat Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, Pemerintah Provinsi terus mendorong penguatan fondasi ekonomi, sosial, dan pelayanan publik yang berkelanjutan. (Rls)
