Mamuju, Jurnalsulbar.com — Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat internal untuk membahas rencana program dan kegiatan tahun anggaran 2026, pada Selasa, 6 Januari 2026.
Berlangsung di Ruang Rapat Dinsos P3A dan PMD Sulbar, rapat dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinsos P3A dan PMD Sulbar, Darmawati. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pejabat eselon III di lingkup Dinsos P3A dan PMD Sulbar.
Dalam rapat tersebut, masing-masing bidang memaparkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, sekaligus membahas sinkronisasi program pasca penggabungan OPD agar pelaksanaannya lebih terarah, efektif, dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Plt. Kepala Dinsos P3A dan PMD Sulbar, Darmawati, menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan terintegrasi, mengingat dinas kini menaungi beberapa urusan strategis, mulai dari pelayanan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hingga pemberdayaan masyarakat dan desa.
“Rapat ini menjadi momentum awal untuk menyamakan persepsi dan menyusun program yang benar-benar terencana, terukur, dan selaras dengan kebijakan pemerintah daerah di tahun 2026,” ujar Darmawati.
Ia juga mengingatkan seluruh pejabat eselon III agar memperkuat koordinasi lintas bidang serta memastikan setiap program dan kegiatan yang direncanakan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Saya berharap seluruh jajaran dapat bekerja secara kolaboratif dan inovatif, sehingga program Dinsos P3A dan PMD Sulbar ke depan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulbar,” tambahnya.
Rapat internal ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat tata kelola perencanaan dan pelaksanaan program, sekaligus memperkokoh sinergi internal Dinsos P3A dan PMD Sulbar dalam menghadapi tantangan pembangunan sosial di tahun 2026 untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial”. (Rls)
