Mamuju, Jurnalsulbar.com — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menggelar pertemuan koordinasi bersama sekretaris dan perencana dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Dinsos Sulbar pada Selasa, 18 November 2025 ini membahas pemaparan rancangan program kerja dan alokasi anggaran tahun 2026.
Agenda tersebut menjadi langkah awal dalam menyongsong rencana penggabungan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2026, yakni Dinas Sosial, Dinas PMD, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan.
Penyatuan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus memperkuat koordinasi dalam penanganan isu sosial, pemberdayaan desa, serta perlindungan perempuan dan anak. Langkah ini juga mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga terkait pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial.
Pertemuan berlangsung komunikatif, dengan masing-masing OPD memaparkan prioritas program dan kebutuhan anggaran. Sejumlah penyesuaian mulai disusun untuk menghindari tumpang tindih program setelah penggabungan kelembagaan tahun depan.
Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas OPD sebagai persiapan menuju struktur organisasi baru.
“Kita harus memastikan transisi berjalan mulus. Program-program yang sudah dirancang tetap harus efektif, meski nanti berada dalam satu OPD yang lebih besar,” ujarnya.
Perwakilan Dinas PMD turut menekankan perlunya sinkronisasi program desa dengan agenda sosial provinsi.
“Penggabungan ini memberi peluang memperkuat pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan sosial yang lebih terintegrasi,” ungkapnya.
Sementara itu, perencana dari Dinas Pemberdayaan Perempuan berharap layanan bagi kelompok rentan semakin optimal.
“Dengan bergabungnya tiga OPD, kami berharap isu perempuan dan anak mendapat ruang yang lebih strategis dalam perencanaan dan penganggaran,” katanya.
Pertemuan ini menjadi langkah strategis pertama menuju perubahan struktur organisasi pada tahun 2026. Rangkaian diskusi lanjutan dijadwalkan dalam beberapa minggu ke depan untuk mematangkan integrasi program dan anggaran. (Rls)
