Mamuju, Jurnalsulbar.com – Semangat transformasi tata kelola pemerintahan dan penguatan sektor kelautan kembali menggema di Bumi Manakarra. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Stakeholder’s Day 2026, bertajuk sharing session dengan tema strategis: “Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”.
Acara yang berlangsung di Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju, Kamis (30/4/2026), ini menjadi momentum spesial bagi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat yang berhasil menyabet penghargaan bergengsi atas kinerja anggarannya.
-Sinergi Ekonomi Biru dan Peluncuran Fakultas Hukum Keuangan-
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulbar, Syakran Rudi, dalam sambutannya menegaskan bahwa fokus utama pembangunan saat ini adalah Ekonomi Biru (Blue Economy). Ia meminta seluruh lembaga untuk aktif memaksimalkan belanja APBD dan APBN guna menyentuh program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih.
”Kami tidak main-main dalam memacu pemanfaatan keuangan negara. Sebagai bentuk komitmen edukasi, GKN Sulbar juga telah meluncurkan Fakultas Hukum Keuangan Negara untuk memberikan penguatan kompetensi kepada inspektorat, lembaga perbankan, hingga auditor,” tegas Syakran.
-Komitmen Gubernur dan Misi Panca Daya-
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, hadir langsung menjadi keynote speech. Ia menekankan bahwa arah pembangunan Sulawesi Barat harus selaras dengan prinsip Panca Daya, khususnya poin kelima, yakni : “Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.”
Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan bahwa ia bersama Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, terus mengedepankan integritas dan akuntabilitas yang merupakan harga mati dalam melayani masyarakat, terutama di sektor bahari yang menjadi tumpuan hidup warga Sulbar.
-Tantangan Sektor Perikanan: Ironi Armada dan Merosotnya Nelayan-
Sharing session yang dipandu oleh Kepala KPPN Mamuju, Ferry Taufik S, menghadirkan narasumber ahli, di antaranya Syahril Abdul Raup (Direktur Pengelolaan Sumberdaya Ikan KKP RI) dan Edi Suryanto (Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK).
Dalam paparannya, Syahril Abdul Raup mengungkap data krusial mengenai ketimpangan armada di Sulbar, di mana mayoritas nelayan (11.231 unit) masih menggunakan perahu di bawah 5 GT, sementara armada besar (>5 GT) hanya 1.252 unit. Kondisi ini diperparah dengan jumlah nelayan laut yang merosot tajam dalam empat tahun terakhir.
”Tantangan kita bukan hanya soal produksi, tapi juga perubahan iklim, IUU Fishing, overfishing, serta degradasi lingkungan laut,” ungkap Syahril.
-Diplomasi DKP Sulbar: Usulkan Fasilitas Modern-
Merespons tantangan tersebut, Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM., bergerak cepat. Di hadapan Direktur SDI KKP RI, ia langsung menyampaikan usulan konkret untuk memperkuat nelayan lokal, meliputi :
- Pengadaan fishfinder (alat pelacak ikan) untuk efisiensi penangkapan.
- Penguatan alat tangkap dan sarana prasarana penangkapan ikan.
- Pembangunan cold storage dan ice storage di wilayah Sulawesi Barat untuk menjaga kualitas komoditas hasil laut.
-DKP Sulbar Raih Penghargaan IKPA Terbaik Kedua-
Puncak acara ditandai dengan penyerahan penghargaan Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran (IKPA) APBN Tahun 2025. DKP Provinsi Sulawesi Barat (Satker 340150) berhasil meraih predikat Terbaik Kedua dalam kategori realisasi anggaran dari Ditjen Perbendaharaan Sulbar.
Usai menerima penghargaan, Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM., mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya.
Ia menegaskan, penghargaan ini adalah bukti nyata komitmen tim DKP Sulbar dalam menjalankan amanah anggaran secara transparan dan akuntabel sesuai prinsip Panca Daya yang ditekankan Gubernur dan Sekprov Sulbar.
“Ini bukan sekadar angka, tapi cerminan pelayanan kami kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan di Sulbar. Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih keras lagi, memastikan setiap rupiah uang negara berdampak pada kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujar Safaruddin dengan optimistis.
Kegiatan yang juga dihadiri Kapolda Sulbar, Kepala BPPMHKP Wilker Mamuju, serta jajaran pejabat tinggi pratama ini diikuti secara antusias baik secara luring maupun daring, menandai babak baru sinergi keuangan dan sektor kelautan di Sulawesi Barat. (Rls)
