Mamuju, Jurnalsulbar.com — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Rabu (30/9/2026). Kunjungan ini dalam rangka memperkuat sinergi pengawasan sekaligus membahas kondisi infrastruktur dan rencana program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Polman.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka. Penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten diperlukan agar perencanaan pembangunan, termasuk infrastruktur dasar, semakin tepat sasaran, berdampak langsung kepada masyarakat, serta mendukung pelaksanaan Panca Daya pembangunan Sulbar.
Rombongan DPRD Polman dipimpin Wakil Ketua DPRD Polman Amir, didampingi sejumlah pimpinan dan anggota Komisi III serta jajaran Sekretariat DPRD. Sedikitnya 16 orang hadir dalam kunjungan tersebut. Sementara dari Dinas PUPR Sulbar, pertemuan dipimpin Sekretaris Dinas Muhammad Ridwan Alimulk bersama jajaran teknis.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Polman menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kondisi infrastruktur, khususnya persoalan drainase dan gorong-gorong yang melintasi wilayah kewenangan provinsi. Sejumlah kawasan seperti Pekkabata, Manding, Madatte hingga Polewali menjadi perhatian karena pada musim hujan berpotensi mengalami genangan dan banjir.
DPRD Polman menyampaikan bahwa sebagian saluran yang berada di kawasan tersebut merupakan saluran lama yang telah mengalami perubahan kondisi akibat perkembangan dan pelebaran jalan. Karena itu, diperlukan koordinasi lintas kewenangan untuk memastikan fungsi drainase dan gorong-gorong tetap berjalan serta mampu menampung aliran air dari kawasan sekitar.
Selain persoalan drainase, pembahasan juga diarahkan pada sinkronisasi rencana kerja Dinas PUPR Sulbar tahun 2027. Pada bidang Bina Marga, sejumlah rencana kegiatan yang dibahas antara lain Lampa–Mapilli, rekonstruksi Matangnga–Keppe, Tinambung–Alu, Alu–Pao-Pao, Matangnga–Keppe serta pembangunan Jembatan Matangnga–Keppe.
Sementara pada bidang Sumber Daya Air (SDA), sejumlah rencana yang dibahas meliputi peningkatan Daerah Irigasi (DI) Lakejo, pembangunan bronjong Sungai Riso, normalisasi Sungai Tumpiling, rehabilitasi jaringan irigasi Lakejo, peningkatan DIT di Nepo, DIT Panyampa serta DIT Katumbangan.
Untuk bidang Cipta Karya, salah satu program yang menjadi perhatian adalah pengembangan SPAM Regional, sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan air minum bagi masyarakat.
Terkait bidang SDA, Kepala Bidang SDA PUPR Sulbar Suriana Zain menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan dan kriteria kewenangan daerah irigasi, wilayah Polman memiliki sejumlah jaringan irigasi yang menjadi perhatian pemerintah provinsi, di antaranya DI Lakejo dengan luasan sekitar 1.265 hektare dan DI Tandung sekitar 1.000 hektare.
Untuk DI Lakejo, pembahasan mencakup kondisi bendung, sedimentasi serta jaringan irigasi. Sementara untuk DI Tandung, kebutuhan penanganan bendung juga menjadi salah satu usulan yang akan dikomunikasikan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang tersedia.
DPRD Polman juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait penguatan tebing Sungai Riso, khususnya di sekitar kawasan belakang masjid yang dinilai membutuhkan penanganan. Usulan tersebut akan menjadi bahan koordinasi dan penajaman prioritas sesuai kondisi lapangan, kewenangan serta kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Dalam diskusi, DPRD Polman juga menyampaikan kondisi di kawasan Campalagian Lapeo yang mengalami persoalan genangan akibat kapasitas dan kondisi gorong-gorong. Mengingat terdapat bagian infrastruktur yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat/Balai, PUPR Sulbar akan mendorong komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait agar penanganannya dapat dilakukan secara terpadu.
Wakil Ketua DPRD Polman, Amir menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari kegiatan reses sekaligus upaya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah kawasan Ceppego dan Desa Indo Makombong, terutama terkait pertemuan aliran Sungai Lakejo dan Indo Makombong serta kondisi jaringan irigasi yang dinilai membutuhkan penanganan.
Ia juga mendorong agar sejumlah pekerjaan infrastruktur yang berkaitan dengan Sungai Mandar di wilayah Matakali dapat terus mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Polman Sarinah menyampaikan sejumlah aspirasi terkait konektivitas wilayah, termasuk kebutuhan peningkatan akses jalan Pao-Pao–Tutar serta aspirasi masyarakat Tutar mengenai peningkatan akses jalan menuju wilayah Besoangin dan kawasan Pallang-Pallang–Tibung.
Sekretaris Dinas PUPR Sulbar, Muhammad Ridwan Alimulk menegaskan bahwa masukan DPRD Polman akan menjadi bagian dari proses sinkronisasi perencanaan pembangunan. Menurutnya, setiap usulan perlu dipetakan berdasarkan kondisi teknis, kewenangan pemerintah, tingkat urgensi, manfaat bagi masyarakat serta kemampuan pembiayaan daerah.
“Pertemuan ini penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah provinsi dan DPRD kabupaten. Aspirasi yang disampaikan akan kami inventarisasi dan komunikasikan dengan bidang teknis terkait untuk menjadi bahan dalam penyusunan dan penajaman program,” ujarnya.
Pertemuan tersebut juga berlangsung menjelang pembahasan APBD Pokok Tahun Anggaran 2027, sehingga sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menjadi penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan pembangunan yang terukur dan sesuai kewenangan.
Melalui koordinasi tersebut, Dinas PUPR Sulbar berharap pembangunan infrastruktur di Polewali Mandar dapat semakin terintegrasi, baik pada sektor jalan dan jembatan, sumber daya air, irigasi, pengendalian banjir maupun pelayanan dasar, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.
