Inspektorat Sulbar Lakukan Monitoring Penyaluran Bantuan Kambing di Polman

Polman, Jurnalsulbar.com – Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, didampingi Inspektur Pembantu Wilayah I, Irianto Masseno, melaksanakan kegiatan monitoring pengadaan dan penyaluran bibit ternak kambing serta bibit durian yang disalurkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat. Monitoring ini dilakukan pada sejumlah lokasi penerima bantuan di Kabupaten Polewali Mandar.

Kegiatan ini bertujuan memastikan program pengadaan bantuan Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga berjalan sesuai perencanaan, memenuhi ketentuan spesifikasi teknis, serta tepat sasaran kepada kelompok tani dan peternak penerima manfaat.

Bacaan Lainnya

Dalam keterangannya, Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menyampaikan pentingnya pengawasan menyeluruh agar seluruh tahapan distribusi bantuan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

“Kami melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kualitas bibit, kelengkapan administrasi, dan ketepatan sasaran penerima. Ini bagian dari komitmen kami mendukung keberhasilan program prioritas daerah yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar M. Natsir.

Sementara itu, Inspektur Pembantu Wilayah I, Irianto Masseno, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, dinas teknis, serta kelompok penerima manfaat agar bantuan yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Kami berharap bibit kambing dan bibit durian yang sudah diterima benar-benar dipelihara dan dikembangkan dengan baik, sehingga ke depan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan,” ungkap Irianto Masseno.

Selain melakukan verifikasi dokumen dan pemeriksaan fisik bibit, tim monitoring juga memberikan arahan dan pembinaan kepada pihak pelaksana agar kualitas pelaksanaan program terus dijaga dan pelaporan dilakukan tepat waktu.

Kegiatan ini menjadi bagian dari pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (Rls)

Pos terkait