Mamuju, Jurnalsulbar.com – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A dan PMD) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Sulbar, Rabu (11/2/2026).
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinsos P3A dan PMD Sulbar, Darmawati, di ruang kerjanya. Ia didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, Supiati Sahid, serta Plt Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes), Farida.
Upaya ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur almarhum Salim S. Mengga, khususnya dalam program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh koordinasi. Kunjungan Biro Pemerintahan dan Kesra bertujuan melakukan sinkronisasi data desa dan data kemiskinan yang menjadi basis penting dalam perumusan kebijakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Barat.
Kadinsos P3A dan PMD Sulbar, Darmawati, menyambut baik kunjungan tersebut sebagai bentuk penguatan sinergi antar perangkat daerah.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan dari Biro Pemerintahan dan Kesra. Data desa dan data kemiskinan merupakan basis utama dalam perencanaan program, sehingga koordinasi dan sinkronisasi seperti ini sangat penting agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” ujar Darmawati.
Ia menegaskan pihaknya siap mendukung kebutuhan data sekaligus memastikan data yang disajikan telah melalui proses verifikasi dan pemutakhiran secara berkala.
“Kami berkomitmen terus memperbarui dan menyempurnakan data, baik terkait kondisi desa maupun data kemiskinan. Dengan data yang akurat, intervensi program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan lebih efektif,” tambahnya.
Sementara itu, Plt Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, Supiati Sahid, menjelaskan bahwa data desa yang dikelola mencakup berbagai indikator pembangunan dan pemberdayaan.
“Data desa yang kami himpun tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memuat potensi desa, status perkembangan, hingga kebutuhan prioritas masyarakat. Ini menjadi rujukan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa,” jelas Supiati.
Senada dengan itu, Plt Kabid Pemdes, Farida, menekankan pentingnya integrasi data antarinstansi untuk menghindari perbedaan angka di lapangan.
“Sinkronisasi data antar OPD sangat dibutuhkan agar program berjalan selaras. Dengan satu data yang terintegrasi, pelaksanaan program akan lebih terarah dan meminimalkan tumpang tindih,” ungkap Farida.
Melalui pertemuan ini diharapkan kolaborasi antara Dinsos P3A dan PMD Sulbar dengan Biro Pemerintahan dan Kesra semakin kuat, sehingga perencanaan pembangunan daerah berbasis data dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat secara lebih efektif dan berkelanjutan. (Rls)
