Mamuju, Jurnalsulbar.com – Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan pentingnya penguatan sistem data kesehatan serta tata kelola alat dan obat kontrasepsi (Alokon) sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Sulawesi Barat.
Hal tersebut disampaikan saat dirinya menjadi narasumber dalam Forum Koordinasi Penguatan Kebijakan dan Sistem Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 yang dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Selasa 08 September 2026. Materi yang disampaikan berfokus pada pemetaan data ibu hamil, ibu bersalin, tenaga kesehatan pelayanan KB, serta kebijakan pendistribusian obat dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
Dalam paparannya, Nursyamsi Rahim menjelaskan bahwa ketersediaan data yang akurat menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan pelayanan kesehatan, termasuk memastikan kebutuhan alat kontrasepsi, kesiapan tenaga kesehatan, dan distribusi logistik kesehatan dapat berjalan sesuai kondisi di lapangan. Menurutnya, penguatan sistem informasi dan tata kelola Alokon harus dilakukan secara terpadu mulai dari perencanaan kebutuhan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, hingga pemantauan dan evaluasi pelayanan.
Ia mengatakan, pelayanan KB yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, tetapi juga membutuhkan sistem pendukung yang kuat agar masyarakat mendapatkan layanan secara tepat, aman, dan berkelanjutan.
“Pengelolaan Alokon harus berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan perencanaan yang baik, kita dapat memastikan pelayanan KB berjalan optimal hingga ke fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Sulawesi Barat,” ujar Nursyamsi.
Ia menambahkan, penguatan pelayanan kesehatan reproduksi dan KB merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas. Langkah tersebut sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni menghadirkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar, termasuk pelayanan kesehatan yang lebih merata, mudah dijangkau, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Forum koordinasi tersebut menjadi ruang penguatan sinergi lintas sektor dalam mendukung tata kelola Alokon di Sulawesi Barat. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat tersebut membahas berbagai aspek, mulai dari pengawasan mutu, keamanan, distribusi alat dan obat kontrasepsi, hingga pemanfaatan data pelayanan KB dan sistem informasi pendukung.
Melalui penguatan koordinasi, ketersediaan data yang valid, serta tata kelola Alokon yang semakin baik, DKP2KB Sulawesi Barat berharap pelayanan KB dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif terhadap kesehatan ibu, anak, serta kualitas keluarga di daerah.
“Pembangunan kesehatan harus dilakukan bersama dengan kolaborasi seluruh pihak. Dengan sistem yang kuat, kita dapat memberikan pelayanan yang lebih berkualitas untuk masyarakat Sulawesi Barat menuju daerah yang maju dan sejahtera,” tutup Nursyamsi.
