Mamuju, Jurnalsulbar.com – Di tengah derasnya arus digitalisasi layanan publik, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat memilih tidak mengambil risiko. Keamanan data dan sistem menjadi garis pertahanan utama.
Langkah tegas pun diambil. Bapenda Sulbar mengirim tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbaiknya untuk mengikuti Asesmen Keamanan Informasi SPBE yang digelar di ruang rapat Bidang Siber dan Sandi, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (29/4).
Dua tim terbaik SPBE Bapenda diturunkan : Mutmainnah dan Munawir. Keduanya menjadi ujung tombak dalam memastikan sistem yang menopang layanan pajak daerah benar-benar aman, teruji, dan dapat diandalkan.
Langkah Bapenda Sulbar ini sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam membangun pemerintahan yang lebih bersih, akuntabel, dan berbasis digital, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, aman, dan berkualitas.
Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan, tidak ada kompromi dalam urusan keamanan informasi.
“Keamanan informasi tidak lagi menjadi pilihan, tetapi keharusan. Ini kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik. Tanpa sistem yang aman, seluruh layanan digital bisa kehilangan legitimasi,” tegasnya.
Menurutnya, transformasi digital yang saat ini digenjot pemerintah daerah harus berjalan beriringan dengan penguatan sistem keamanan. Celah sekecil apa pun, kata dia, bisa berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat.
Asesmen yang dipimpin Kepala Bidang Siber dan Sandi, Fackrul Razi, ini menjadi bagian krusial dalam penguatan SPBE, khususnya pada Indikator 10 tentang Penerapan Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Seluruh perangkat daerah didorong untuk tidak sekadar memenuhi indikator, tetapi benar-benar menerapkan standar keamanan yang ketat dan terukur.
Kegiatan ini juga merujuk pada Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 138 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE, yang menjadi landasan dalam memastikan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik berjalan optimal.
Dengan asesmen ini, Bapenda Sulbar mengirim pesan jelas : di era digital, kepercayaan publik dibangun dari satu hal mendasar—sistem yang aman dan dapat dipercaya. (Rls)
