Mamuju, Jurnalsulbar.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mamuju membawa angin segar bagi penyerapan tenaga kerja. Namun, di balik keberhasilan itu, muncul sejumlah persoalan yang menguji kesiapan pelaksanaannya di lapangan.
Persoalan tersebut mengemuka dalam pertemuan koordinasi antara Tim Kementerian Sekretariat Negara, bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan perwakilan beberapa sekolah di Kabupaten Mamuju, di Aula Kantor Bupati Mamuju, Senin (20/10/2025).
Salah satu tantangan utama yang dihadapi yakni keterbatasan sumber daya manusia di dapur umum. Pihak SPPG mengungkap, meski program MBG telah menjangkau sekitar 3.500 penerima manfaat per dapurnya, jumlah relawan masih terbatas sehingga kerap terjadi kewalahan pembagian makanan di beberapa titik, terutama di wilayah dengan akses jalan sulit.
“Soal bahan baku, sempat mengalami kendala pasokan, tapi saat ini masih bisa kami atasi. Hanya saja, kebutuhan koki bersertifikat cukup mahal, sehingga perlu dukungan anggaran tambahan,” ungkap perwakilan SPPG saat rapat.
Salah satu perwakilan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), Awaludin, menyebut bahwa saat ini sudah terbentuk 20 SPPG di lapangan. “Setiap SPPG ditangani oleh satu SPPI, ditambah satu ahli gizi, satu akuntan, serta 47 relawan. Ke depan juga direncanakan penambahan dua petugas keamanan,” jelasnya.
Dari pihak sekolah, sejumlah guru mengaku ikut membantu pembagian makanan namun belum mendapat insentif. Mereka juga menilai, program ini turut berdampak terhadap penurunan pendapatan kantin sekolah. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Mamuju, Ikrawati, menuturkan, program MBG disambut antusias oleh peserta didik karena turut meringankan beban orang tua dan memotivasi siswa untuk rajin ke sekolah. Namun, ia menilai masih ada hal yang perlu diperkuat.
“PR-nya adalah bagaimana koordinasi dengan pihak sekolah bisa lebih dikuatkan lagi, terutama dalam memastikan setiap makanan yang dibagikan aman dikonsumsi,” ujar Ikrawati.
Sementara itu, tim pemantauan dari Kementerian Sekretariat Negara, Zahrotul Addawiyah Iskandar, menyebut bahwa pihaknya akan menindaklanjuti seluruh masukan yang muncul selama kunjungan di Mamuju. “Setelah pertemuan ini, kami menampung segala masukan dari berbagai pihak dan membahasnya di tingkat pemerintah pusat. Ke depan, kami akan lebih memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan program ini semakin efektif,” ujar Zahrotul.
Kehadiran program MBG disambut positif karena membuka lapangan kerja baru dan memperkuat ketahanan pangan lokal. Namun, pemerintah bersama instansi terkait masih dihadapkan pada pekerjaan rumah besar yang menuntut penanganan komprehensif.(rls)
