Mamuju, Jurnalsulbar.com — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Barat terus memperkuat sinergi dalam mendorong percepatan digitalisasi pendapatan daerah. Hal ini diwujudkan melalui rapat koordinasi bertajuk Pacu Digitalisasi Pendapatan Daerah, Bapenda Sulbar–BI Akselerasi Katalis TP2DD yang digelar pada Jumat, 6 Februari 2026.
Rapat tersebut membahas penguatan peran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sebagai katalis dalam mendorong inovasi dan strategi perluasan digitalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Barat. Fokus pembahasan meliputi penguatan sistem pembayaran non-tunai, integrasi layanan digital, serta peningkatan literasi digital bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas.
Hadir dalam rapat tersebut Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Bapenda Sulbar, Muh. Saleh, bersama Plt. Kepala Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pendapatan, Agus Salim Machmoed, serta sejumlah staf teknis Bapenda Sulbar. Dari pihak Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat, hadir Fadly dan Fernando yang memberikan pemaparan terkait penguatan ekosistem digitalisasi P2DD.
Plt. Kabid Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Muh. Saleh, menyampaikan bahwa digitalisasi pendapatan daerah merupakan kebutuhan strategis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta transparansi pengelolaan PAD. Menurutnya, TP2DD menjadi wadah kolaborasi lintas sektor yang sangat penting dalam mempercepat transformasi digital di daerah.
Sementara itu, Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan, menegaskan komitmen Bapenda Sulbar untuk terus mendorong inovasi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah. Ia menilai kolaborasi dengan Bank Indonesia menjadi kunci dalam memperluas kanal pembayaran digital serta memperkuat sistem yang aman dan andal.
“Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan cara kerja dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui akselerasi TP2DD, kami berharap pengelolaan pendapatan daerah semakin transparan, akuntabel, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Abdul Wahab Hasan.
Melalui rapat koordinasi ini, Bapenda Sulbar dan Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan inovasi guna mempercepat digitalisasi pendapatan daerah, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan di Sulawesi Barat. (Rls)
