Mamuju, Jurnalsulbar.com — Dalam rangka memastikan pengelolaan keuangan negara yang optimal dan sesuai aturan, Polda Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar acara Entry Meeting pemeriksaan interim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Polri Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Marannu Mapolda Sulbar, Rabu (3/12/25), dihadiri langsung oleh Kapolda Sulbar, Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta beserta para tim BPK RI, pejabat utama Polda Sulbar dan para Kasubbag Renmin dan bendahara Satker.
Dalam sambutannya, Kapolda menyampaikan rasa hormat dan apresiasi atas kehadiran tim BPK RI. “Ini merupakan momen penting bagi kami, karena kehadiran BPK RI menandai komitmen kami dalam mengelola keuangan negara secara transparan dan akuntabel,” tuturnya.
Kapolda juga menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang tertib, efisien dan bertanggung jawab adalah kunci utama dalam mendukung visi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, sebagaimana amanat UUD 1945.
Bersamaan itu, Kapolda juga mengingatkan seluruh pejabat utama dan Kapolres jajaran untuk menyiapkan seluruh dokumen dan data yang diperlukan, serta hadir secara penuh saat proses pemeriksaan berlangsung.
Ia menegaskan bahwa pemeriksaan ini tidak hanya untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga untuk menilai efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan pengelolaan aset negara, termasuk kas, belanja modal, persediaan, serta pengelolaan hibah dan aset tetap.
“Semoga melalui pemeriksaan ini, kita dapat memperoleh masukan konstruktif dari tim BPK RI guna meningkatkan tata kelola keuangan di lingkungan Polda Sulbar,” harap Kapolda.
Diakhir sambutannya, Kapolda juga menyampaikan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyambutan tim pemeriksa dan berharap kegiatan ini mampu memperkuat sinergi serta kolaborasi demi peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Sementara itu, perwakilan BPK RI menyampaikan bahwa proses pemeriksaan ini akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. “Kami akan melakukan wawancara, diskusi, dan studi mendalam terkait aplikasi pengelolaan gaji dan kepegawaian. Tujuannya adalah memastikan data yang digunakan akurat, prosesnya efisien, dan sesuai regulasi,” tutur perwakilan BPK.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi yang erat dan komitmen bersama sangat diperlukan agar tujuan pemeriksaan dapat tercapai secara optimal. “Kami berharap, sinergi ini mampu mendukung peningkatan tata kelola keuangan di jajaran Polda Sulbar, sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara,” tuturnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan mampu memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi, serta memperbaiki sistem pengendalian internal di lingkungan Polda Sulbar dalam memperkuat tata kelola keuangan negara yang bersih dan bertanggung jawab, sesuai amanat undang-undang dan prinsip good governance.
