Mamuju, Jurnalsulbar.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar kegiatan Evaluasi Tugas Pengawasan Jasa Konstruksi yang berlangsung di Aula Kantor Dinas PUPR Sulbar pada Rabu, 10 Desember 2025.
Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Dinas PUPR Sulbar Ridwan Almulk, mewakili Kepala Dinas PUPR Sulbar, dan dihadiri konsultan pengawasan serta pelaksana teknis dari berbagai bidang.
Ketua panitia, Musdalifah Thaha, dalam laporannya menyampaikan bahwa evaluasi ini bersifat integral yakni menghubungkan tugas pokok Jasa Konstruksi dengan penguatan ruang koordinasi bersama Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar sebagai bagian dari sistem penilaian OPD ke depan.
“Evaluasi ini menjadi agenda penting dalam memastikan kualitas pelaksanaan pengawasan di seluruh kabupaten/kota,” kata Musdalifah.
Sementara itu, Sekretaris Dinas PUPR Sulbar Ridwan Almulk, menegaskan bahwa pelaksanaan evaluasi ini merupakan wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
“Hal ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S. Mengga, yang menekankan prinsip pelayanan publik yang profesional, responsif, serta bertumpu pada sistem yang terukur dan terdokumentasi dengan baik,” kata Ridwan, dalam sambutannya saat membuka kegiatan.
Pada sesi arahan teknis, Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Andi Erlan Hatta, menyampaikan bahwa fokus utama kegiatan ini adalah memperkuat implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang jasa konstruksi, khususnya pada aspek pengawasan.
Ia menegaskan, seluruh konsultan dan pelaksana pengawasan harus memahami standar tersebut agar proses monitoring pekerjaan dapat berjalan konsisten, tepat waktu, dan sesuai ketentuan.
Kepala Bidang Jasa Konstruksi menambahkan, Aplikasi SiPemimpin yang selama ini digunakan sebagai alat bantu pelaporan dan monitoring pengawasan akan segera diperbarui menuju versi 0.3. Pembaruan ini mencakup perbaikan fitur, penyempurnaan tampilan, serta peningkatan keandalan sistem. Ia memastikan bahwa proses perubahan tersebut akan segera dijalankan sehingga konsultan dapat bekerja lebih efisien dan akurat dalam pelaporan pengawasan.
Menutup kegiatan, Dinas PUPR Sulbar menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan konsultan pengawasan untuk menjaga mutu, ketepatan, dan profesionalisme dalam setiap pekerjaan konstruksi. Evaluasi ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan standar pengawasan serta mendukung pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Sulbar. (Rls)
