Jakarta, Jurnalsulbar.com — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulbar, yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Hotel Le Meridien Jakarta, Kamis 11 Desember 2025.
Kadis PUPR Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin hadir langsung dalam rakor ini. Kehadirannya menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Sulbar dalam percepatan harmonisasi dan sinkronisasi tata ruang daerah.
Dalam kegiatan yang dipimpin Direktorat Jenderal Tata Ruang tersebut, Surya Yuliawan turut didampingi beberapa pejabat eselon dari Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Sulbar. Kehadiran jajaran teknis ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh aspek penyusunan RTRW Provinsi selaras dengan ketentuan nasional, serta memenuhi mekanisme persetujuan substansi sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
Pada kesempatan itu, Kadis PUPR Sulbar Surya Yuliawan Sarifuddin menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan tahapan krusial dalam penyusunan RTRW. Menurutnya, sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah sangat diperlukan agar penataan ruang mampu menjawab kebutuhan pembangunan, mitigasi bencana, pengembangan kawasan strategis, hingga arah investasi jangka panjang di Sulbar.
Ia juga menekankan pentingnya konsistensi data dan peta tematik sebagai dasar utama perencanaan tata ruang yang akurat.
Rapat ini juga menjadi forum bagi Pemerintah Provinsi Sulbar untuk menyampaikan klarifikasi teknis, masukan substantif, serta penyempurnaan dokumen RTRW sesuai hasil penelaahan kementerian. Jajaran Dinas PUPR Sulbar aktif memberikan penjelasan dan berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait agar proses penilaian dapat berjalan lancar dan memenuhi tenggat yang telah ditetapkan.
Dengan kehadiran langsung Kadis dan jajaran teknis, Pemerintah Provinsi Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S. Mengga, menegaskan komitmen penuh terhadap penataan ruang yang berkualitas, terpadu, dan berwawasan lingkungan.
Dinas PUPR Sulbar berharap proses persetujuan substansi dapat segera dirampungkan sehingga RTRW baru dapat menjadi landasan strategis pembangunan daerah demi mendorong pertumbuhan wilayah dan kesejahteraan masyarakat Sulbar. (Rls)
