Mamuju, Jurnalsulbar.com – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, memimpin rapat koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) se-Sulawesi Barat, Selasa, 10 Februari 2026.
Rapat ini digelar sebagai upaya memaksimalkan pelaksanaan program MBG sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan.
Dalam arahannya, Gubernur Suhardi Duka menjelaskan bahwa rapat tersebut bertujuan untuk mengetahui secara langsung hambatan-hambatan teknis yang dialami SPPG, termasuk persoalan perizinan.
“Kita rapat MBG hari ini untuk memaksimalkan pelaksanaannya. Kita ingin mengetahui apa hambatan-hambatan yang dialami oleh SPPG, salah satunya terkait LSHS, yaitu Surat Keterangan Higienis dan Kesehatan. Ada beberapa hambatan dan itu akan segera kita selesaikan,” ujar Suhardi Duka.
Selain persoalan administrasi, Gubernur Suhardi Duka juga menyoroti adanya kritik masyarakat terkait penggunaan bahan pangan yang dinilai belum maksimal memanfaatkan produk lokal. Menurutnya, ke depan Pemerintah Provinsi Sulbar akan mendorong keterlibatan pemasok lokal dalam rantai penyediaan bahan makanan untuk program MBG.
“Selama ini ada kritik bahwa SPPG mengambil barang bukan dari produk lokal. Sekarang ini kita ingin memaksimalkan agar pemasok-pemasok lokal bisa bekerja sama dengan SPPG,” jelasnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menyiapkan skema kerja sama yang lebih terstruktur. Biro Ekonomi Setda Sulbar akan melakukan inventarisasi pemasok lokal yang memenuhi syarat untuk kemudian dikontrakkan secara resmi dengan SPPG.
“Nantinya kita akan buat kontraknya. Biro ekonomi akan melakukan inventarisasi pemasok-pemasok lokal yang terpilih dan akan kita kontrakkan dengan SPPG supaya betul-betul bisa menggerakkan ekonomi lokal,” pungkas Suhardi Duka.
Tak hanya soal bahan pangan, Suhardi Duka juga menekankan pentingnya pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan program MBG. Ia mengungkapkan adanya aspirasi dari sejumlah kepala desa terkait SPPG yang belum memprioritaskan tenaga kerja dari wilayah setempat.
“Tadi juga kita tekankan soal tenaga kerja. Ada protes dari kepala desa karena ada SPPG yang tidak mengambil tenaga kerja dari desanya. Ini harus kita maksimalkan, supaya tenaga lokal diprioritaskan. Kalau ada di kabupaten itu, jangan dulu cari dari kabupaten lain,” tegasnya.
Gubernur Suhardi Duka berharap, melalui langkah-langkah tersebut, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memberdayakan pelaku usaha daerah, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat Sulbar.(Rls)
