Mamuju, Jurnalsulbar.com — Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan sebagai OPD Muzakki (pembayar zakat) Terbaik 2025 pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BAZNAS Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 17 November 2025 ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, Wakil Gubernur Salim S. Mengga, serta Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, bersama pimpinan OPD dan perwakilan BAZNAS se-Sulbar. Penghargaan diterima oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Sulbar, Radimurti, SE, M.Si yang diserahkan langsung oleh Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Ahmad.
Rakorda tahun ini dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten se-Sulbar sebagai bentuk penguatan sinergi dalam pengelolaan zakat.
Selain itu, dilakukan pula penandatanganan perjanjian kerja sama antara Tim Pastipadu Sulbar dengan BAZNAS terkait program bantuan sosial kemanusiaan untuk pencegahan dan penanganan stunting serta kemiskinan ekstrem di Sulawesi Barat tahun 2025–2030.
Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memastikan pemanfaatan zakat lebih tepat sasaran dan menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Dalam keterangannya, Radimurti menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi dorongan bagi Sekretariat DPRD untuk terus memperkuat tata kelola zakat di internal lembaga.
“Mewakili Sekretaris DPRD, saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua BAZNAS Pusat dan BAZNAS Sulawesi Barat atas penghargaan yang diberikan kepada Sekretariat DPRD sebagai OPD Muzakki Terbaik 2025. Kami berharap penghargaan ini menjadi momentum untuk semakin meningkatkan kesadaran pembayaran zakat bagi ASN, khususnya di lingkungan Sekretariat DPRD, dan secara umum di jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat,” ujarnya.
Dengan capaian ini, Sekretariat DPRD Sulbar diharapkan terus menjadi teladan dalam kepatuhan dan transparansi pembayaran zakat, sekaligus mendukung agenda pembangunan sosial yang inklusif di daerah.
