Mamuju, Jurnalsulbar.com — Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Abdul Wahab Hasan Sulur, terus menunjukkan langkah cepat dan progresif dalam menata pelayanan publik dan memperkuat fondasi pendapatan daerah.
Kali ini, Abdul Wahab Hasan Sulur menginisiasi koordinasi strategis bersama para Pembina Samsat Provinsi Sulbar melalui forum diskusi santai bertajuk Ngopi Bareng: Strategi & Sinergi Pelayanan Publik dan Pendapatan Daerah, yang digelar Kamis, 8 Januari 2026, di The House Coffee, Mamuju.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan utama, di antaranya Dirlantas Polda Sulbar Kombes Pol Nurhadi Ismanto, Kasie STNK Polda Sulbar Iptu Hafim Rasyidin, Plt. Kepala Bidang Pendapatan Daerah Bapenda Sulbar Gaffar, Kepala UPTD Pajak Daerah Kabupaten Mamuju Jufrizal Palimbuan, KTU UPTD Pelayanan Pajak Kabupaten Mamuju Erick Fritz Grenius, serta jajaran staf terkait. Hadir pula unsur PT Jasa Raharja Sulbar Kepala Perwakilan Mamuju, Rusmin.
Penguatan Sinergi Lintas Sektor
Forum Ngopi Bareng ini menjadi ruang strategis konsolidasi lintas sektor antara Bapenda Sulbar, Ditlantas Polda Sulbar, PT Jasa Raharja, dan seluruh UPTD Pelayanan Pajak se-Sulbar. Tujuannya adalah memperkuat fondasi pelayanan publik yang modern, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kemandirian fiskal daerah.
Dalam diskusi tersebut ditegaskan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak semata persoalan teknis pemungutan pajak, melainkan bagian integral dari agenda besar pembangunan daerah. Hal ini menuntut keselarasan kebijakan, kepemimpinan kolaboratif, serta keberanian dalam mengambil langkah-langkah strategis dan progresif.
Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menekankan bahwa sinergi antarlembaga merupakan prasyarat utama terwujudnya layanan Samsat yang efektif, transparan, dan berkeadilan.
“Pelayanan publik yang prima hanya bisa terwujud jika seluruh pihak berjalan seirama. Sinergi yang kuat akan menjaga kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” tegas Abdul Wahab.
Fokus PAD, Digitalisasi, dan Pemerataan Layanan
Pembahasan strategis dalam forum ini juga menyoroti pentingnya pengamanan dan optimalisasi target PAD melalui pemanfaatan peluang yang ada, inovasi kebijakan, serta penyusunan strategi yang adaptif terhadap dinamika ekonomi dan sosial masyarakat Sulbar.
Salah satu poin penting yang mengemuka adalah percepatan penerbitan Surat Keputusan Gubernur terkait penetapan indeks Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Langkah ini dipandang strategis untuk menjaga stabilitas penerimaan daerah sembari menunggu penyempurnaan regulasi nasional melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Sejalan dengan agenda transformasi digital pemerintahan, forum ini juga menegaskan urgensi integrasi sistem layanan berbasis teknologi, khususnya konektivitas antara Aplikasi SIGNAL Samsat dan Aplikasi SIMOTO Bapenda Sulbar.
Integrasi ini diharapkan meningkatkan akurasi data, efisiensi layanan, serta kemudahan akses bagi masyarakat.
Di sisi pelayanan, penguatan Samsat Keliling dan layanan jemput bola menjadi perhatian serius. Layanan ini dipandang sebagai bentuk keberpihakan nyata pemerintah kepada masyarakat, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses, sekaligus sebagai instrumen pemerataan pelayanan publik yang berkeadilan.
Kebijakan Fiskal Berimbang
Forum ini juga membahas Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap perusahaan kelapa sawit di Sulbar, dengan penekanan agar pembayaran dilakukan sesuai nilai yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur terbaru. Selain itu, wacana pemberian diskon pajak dibahas dalam kerangka kebijakan fiskal yang berimbang, antara optimalisasi penerimaan daerah dan penciptaan iklim kepatuhan serta partisipasi masyarakat yang berkelanjutan.
Secara keseluruhan, kegiatan Ngopi Bareng ini mencerminkan komitmen kolektif pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan pelayanan publik yang prima dan penguatan PAD sebagai pilar utama pembangunan Sulbar yang mandiri, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. (Rls)
