Mamuju, Jurnalsulbar.com — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD), Muhammad, didampingi Plt. Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Pengendalian dan Pelaporan Wilayah I, Rizal Muhammad, melaksanakan rapat koordinasi optimalisasi pemanfaatan BMD, Senin (4/5/2026).
Berlangsung di Ruang Rapat Bidang BMD BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, rapat ini dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah terkait, antara lain Dinas Perkebunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah (PUPRD), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan (Perkimtanhub) Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti upaya pengelolaan aset daerah khususnya terhadap aset yang belum dimanfaatkan secara optimal (idle). Selain itu, juga merupakan salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam mendorong optimalisasi aset guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rapat bertujuan untuk mendorong efektivitas pemanfaatan aset daerah agar memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah.
Langkah ini sejalan dengan upaya mewujudkan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Kepala Bidang BMD, Muhammad, dalam keterangannya menyampaikan bahwa optimalisasi pemanfaatan aset daerah merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
“Melalui rapat koordinasi ini, kami mendorong seluruh perangkat daerah untuk lebih aktif mengidentifikasi dan melaporkan aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah optimalisasi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Muhammad.
Ia menambahkan, pengelolaan aset yang tertib, transparan, dan akuntabel akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan pelayanan publik serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam pengelolaan BMD, sehingga seluruh aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat guna. (Rls)
