Wakil Ketua DPRD Sulbar Pasang Badan Dukung Percepatan DOB Kota Mamuju

Mamuju, Jurnalsulbar.com – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi, menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Mamuju. Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan Forum Percepatan Pembentukan Kota Mamuju yang digelar pada Senin,04/8/2025).

Audiensi ini dihadiri sejumlah tokoh lintas partai dan aktivis pemekaran, di antaranya Anggota DPRD Sulbar Firman Argo Waskito (Demokrat), Zulfakri Sultan (Gerindra), Ketua Forum H. Sandi, Sekretaris Forum Irfan Topporang, Juru Bicara Forum Masran Jaya, serta Ketua DPW Partai Ummat Sulbar.

Bacaan Lainnya

Dalam kesempatan tersebut, Suraidah menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi pembentukan Kota Mamuju sebagai DOB, baik di jalur legislatif maupun dalam komunikasi ke pemerintah pusat.

 “Saya mengapresiasi soliditas forum dan seluruh partai politik yang bergandengan tangan dalam isu strategis ini. Kita bicara tentang mempercepat pembangunan, mendekatkan pelayanan publik, dan membuka ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas,” ujar Suraidah di hadapan forum.

Suraidah menyebut seluruh dokumen administrasi persyaratan DOB telah lengkap. Namun, realisasi pemekaran masih terganjal moratorium dari pemerintah pusat.

“Apakah kita fokus memperjuangkan kota administratif atau kota otonom? Penegasan ini penting agar langkah kita tidak saling tumpang tindih. Kita harus satu frekuensi, satu arah,” imbuhnya.

Sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju, Suraidah juga menyampaikan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan berbagai pihak di Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, untuk memastikan aspirasi ini mendapat perhatian.

Sementara itu, Ketua Forum Percepatan Pembentukan Kota Mamuju, H. Sandi, mengungkapkan keyakinannya bahwa status DOB akan menjadi jawaban atas tantangan ketimpangan pembangunan di Mamuju.

“Kita ingin perubahan nyata di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dengan terbentuknya kota baru, ketimpangan layanan bisa ditekan, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang selama ini kurang tersentuh pembangunan,” kata H. Sandi.

Ia menambahkan, fokus utama pasca-pembentukan DOB adalah pemerataan infrastruktur pendidikan dan kesehatan serta penguatan sektor ekonomi lokal.

“DOB bukan hanya soal administratif, tetapi soal keadilan pembangunan. Kita ingin memastikan bahwa semua warga, tanpa terkecuali, bisa mengakses layanan dasar dengan mudah dan bermutu,” pungkasnya.(*)

Pos terkait