Mamuju, Jurnalsulbar.com — Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong peningkatan kualitas kebijakan publik.
Salah satunya dengan terlibat aktif dalam forum strategis Policy Talks bertajuk “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan dalam Siklus Kebijakan Publik” yang digelar di Aula Pengayoman Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Sulawesi Barat, Selasa (21/4/2026).
Kehadiran Bapperida Sulbar dalam forum ini bukan sekadar partisipasi, tetapi bagian dari upaya memperkuat fondasi perencanaan pembangunan yang lebih berbasis data dan analisis yang sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
Forum ini menjadi ruang diskusi bersama antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan akademisi untuk membedah bagaimana kebijakan publik seharusnya disusun—mulai dari tahap perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Muh. Faried Fadal, mengatakan kegiatan ini membuka ruang pembelajaran yang sangat relevan dengan kebutuhan daerah saat ini.
“Policy Talks ini bukan hanya forum diskusi, tapi ruang untuk bertukar gagasan dan memperdalam pemahaman terkait siklus kebijakan publik. Di situ juga ditegaskan pentingnya peran analis kebijakan agar setiap kebijakan benar-benar mampu menjawab persoalan masyarakat secara tepat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa tantangan terbesar saat ini masih pada penyusunan kebijakan yang belum sepenuhnya berbasis data dan bukti. Karena itu, penguatan kapasitas analis menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
Menurut Faried, Bapperida Sulbar terus mendorong agar setiap kebijakan daerah disusun melalui analisis yang komprehensif.
“Kami ingin memastikan setiap rekomendasi kebijakan tidak sekadar normatif, tetapi benar-benar terukur dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Kepala Bapperida Sulbar, Amujib. Ia menegaskan bahwa peran analis kebijakan sangat krusial dalam menentukan arah pembangunan daerah.
“Bapperida memiliki peran sentral dalam menavigasi pembangunan. Karena itu, kapasitas analis harus terus diperkuat, mulai dari membaca isu strategis hingga menganalisis dampak kebijakan, termasuk dalam pengelolaan APBD dan sinkronisasi dokumen perencanaan,” tegasnya.
Ia menambahkan, ke depan setiap kebijakan yang dihasilkan harus benar-benar berpijak pada data yang kuat, bukan sekadar asumsi.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulbar, Saefur Rochim, saat membuka kegiatan menekankan pentingnya kebijakan yang disusun secara sistematis dan partisipatif di tengah dinamika pemerintahan yang semakin kompleks.
Menurutnya, forum seperti Policy Talks menjadi ruang penting untuk memperkuat kapasitas analis kebijakan sekaligus mendorong lahirnya rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berdampak nyata.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah perangkat daerah strategis, seperti Biro Ekonomi dan Pembangunan, Kesbangpol, Biro Organisasi, serta kalangan akademisi. Kehadiran pakar dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) juga menjadi penguat dalam mendorong standar nasional tata kelola kebijakan di daerah.
Melalui keterlibatan aktif dalam forum ini, Bapperida Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kebijakan yang lebih berkualitas, tidak hanya kuat secara konsep, tetapi juga tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat. (Rls)
