Mamuju, Jurnalsulbar.com — Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, selaku Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), bersama jajaran TAPD mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (15/9/2026).
Rapat Paripurna tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Agenda rapat membahas penyerahan Keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Ranpergub Sulawesi Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Selain itu, rapat juga dirangkaikan dengan penyampaian Jawaban Gubernur Sulawesi Barat terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026.
Kehadiran Sekretaris TAPD bersama jajaran dalam rapat tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung proses pembahasan dan penyempurnaan dokumen pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam memastikan seluruh tahapan pembahasan APBD berjalan sesuai ketentuan serta mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi.
Mohammad Ali Chandra mengatakan, TAPD akan terus mendukung setiap tahapan pembahasan bersama DPRD, termasuk menindaklanjuti berbagai masukan dan hasil pembahasan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
“Sebagai bagian dari TAPD, kami terus berkomitmen mendukung proses pembahasan APBD secara tertib, transparan dan akuntabel. Setiap masukan dari DPRD menjadi bagian penting untuk penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah agar pelaksanaannya semakin baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Barat,” ujarnya.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Amalia Aras, didampingi Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat serta para Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Melalui keterlibatan aktif dalam setiap tahapan pembahasan APBD, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
