Mamuju, Jurnalsulbar.com — Kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Sulawesi Barat, termasuk saat menyambangi Desa Tamalea, Kecamatan Bonehau Mamuju menjadi momentum krusial bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar untuk menyuarakan ketertinggalan infrastruktur. Wilayah Kecamatan Bonehau dan Kalumpang hingga kini masih bergelut dengan keterbatasan akses jalan darat serta lemahnya konektivitas jaringan komunikasi.
Di hadapan Wapres Gibran, Gubernur Sulbar Suhardi Duka secara khusus menyoroti keterbatasan akses jalan menuju Kalumpang yang selama ini membatasi mobilitas warga. Ia mengeluhkan minimnya kemampuan anggaran daerah yang membuat pembangunan jalan hanya bisa merayap 2 hingga 3 kilometer per tahun.
Melihat tantangan topografi dan kemampuan Fiskal daerah, Suhardi Duka berharap pemerintah pusat dapat memberikan intervensi anggaran yang lebih besar untuk mempercepat pembangunan jalan serta sarana prasarana pendukung lainnya.Menurutnya, masyarakat di wilayah pedalaman tersebut layak mendapatkan pemerataan pembangunan atas kontribusi mereka dalam perjalanan demokrasi nasional.
Serupa ditekankan Kepala Dinas Kominfo Perpersandian dan Statistik (DKPS) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar. Ia berharap penyampaian aspirasi tersebut menjadi pintu pembuka bagi percepatan penuntasan masalah jaringan di daerah terpencil.
Terkait kunjungan Wapres ke Bonehau kemarin, kata Ridwan, Kecamatan Bonehau, termasuk Desa Tamalea, masih masuk dalam peta wilayah tanpa sinyal (blank spot) atau berpenyalur sinyal lemah di Kabupaten Mamuju. Penanganan daerah terisolasi sinyal ini terus diupayakan bertahap oleh pemerintah.
Dia pun mengaku, baru saja melakukan koordinasi Direktorat Akselerasi Infrastruktur Kemenkomdigidan Direktur Teknis Telkomsel Pusat di Jakarta. Hasilnya, Sulbar mendapatkan ruang untuk mengusulkan penanganan blankspot pada 2027.
Menindaklnjuti hal tersebut, saat ini DiskominfoSS Sulbar telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk melakukan usulan penanganan wilayah blankspot. Diharapkan dukungan Pemerintah Kabupaten dengan mengajukan 3 titik usulan desa blankspot dengan mengutamakan desa yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dengan konsentrasi pemukiman yang lebih menyatu, tersedia listrik 24 jam dan akses jalan menuju lokasi yang dapat dilalui kendaraan roda empat.
“Sesuai arahan Gubernur, direncanakan akan dilakukan kerjasama Pemprov. langsung denganTelkomsel dalam penyediaan jaringan seluler 4G di Desa blankspot dengan kapasitas teknologi yang disesuaikan kondisi lokal area pemasangan. Sebagai tahap awal, akan dilaksanakan pilot proyek di beberapa titik yang diupayakan dapat terealisasi pada Tahun 2027,” terang Ridwan. (Rls)
