Mamuju, Jurnalsulbar.com – Kepala Divisi P3H, John Batara Manikallo mengatakan bahwa dalam pembentukan produk hukum harus memiliki peran penting dalam pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan John Batara, mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto saat memimpin pelaksanaan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan konsepsi tiga Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Kabupaten Majene didampingi Koordinator Perancang Per UU dan Tim di ruang rapat Baharuddin Lopa, kamis (25/9/2025).
Selain itu, Ia juga menyebut bahwa partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam pembangunan yang inklusif dan partisifatif, Ranperda Pertanian Organic menghadirkan jaminan ketahanan pangan,
“Dan khusus ranperda hari jadi Majene menjadi pijakan sejarah dan menjadi dasar bagi generasi muda dalam mengenali asal usul daerah dan menghargai sejarahnya” sambungnya
Kepala Divisi juga mengharapkan agar dalam pembahasan Ranperda ini lebih mengedepankan keterbukaan terhadap publik agar mendapatkan respon dan penerimaan yang positif dari masyarakat.
Tiga Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Kabupaten Majene, yakni :
- Ranperda tentang Tata Cara Partisipasi Masyarakat
- Ranperda tentang Hari Jadi Majene
- Ranperda tentang Pertanian Organik
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Bapemperda DPRD Majene, Ketua Pansus, dan Kepala Bagian Hukum Setda Majene dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulbar.
