Mamuju, Jurnalsulbar.com — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menghadiri Sosialisasi Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan Semester II Tahun 2025 secara virtual, senin (27/10/2025).
Pelaksanaan kegiatan itu dihadiri Kepala Bagian TU dan Umum, Ramli mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto bersama sejumlah jajaran yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum.
Menurut Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum, Veiby Sinta Koloay menyampaikan bahwa survey ini dilaksanakan bertujuan untuk mengukur kualitas layanan internal dilingkungan Kementerian Hukum.
“Untuk itu pelaksanaan survey disemester kedua ini bisa dibenahi sehingga responden yang ikut bisa memenuhi standar yang maksimal” ujarnya
Selain itu, ia menambahkan bahwa penyelenggaran kegiatan itu merupakan tindaklanjut Surat Keputusan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor: PPH-23.LT.03.01 TAHUN 2025 Tentang Tim Pelaksana Pengukuran Indeks Layanan Kesekretariatan di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025, Perlu dilakukan Sosialisasi dan Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan Semester II Tahun 2025.
Untuk itu, dilakukan evaluasi terhadap kualitas layanan internal Biro, Pusdatin serta Unit Sekretariat lainnya, “Sehingga perlu dapat menghasilkan Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan” ujarnya
Dalam pelaksanaan kegiatan itu, dibahas terkait Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan (SKLK) adalah instrumen untuk mengukur kualitas layanan kesekretariatan di lingkungan Kementerian Hukum.
Tak hanya itu, Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan merupakan salah satu capaian kinerja Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Lebih lanjut Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum menambahkan bahwa Pengisian survei Semester II Tahun 2025 dilaksanakan mulai tanggal 27 Oktober 2025 sampai dengan 7 November 2025 melalui googleform.
Hasil dan Rencana Tindak Lanjut, yaitu terkait informasi obyektif atas persepsi dari stakeholders atau pihak yang mendapatkan layanan terhadap kualitas layanan kesekretariatan Kementerian Hukum.
Sehingga dapat nenggambarkan tingkat keberhasilan kinerja dan pelayanan kesekretariatan yang dilakukan unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum;
Tak hanya itu, Identifikasi harapan pegawai terhadap pelaksanaan layanan kesekretariatan yang dilakukan unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum serta tindak lanjutnya dari pelaksanaan survey ini.
