Mamuju, Jurnalsulbar.com – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti agenda Review Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang digelar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN secara virtual, Selasa (9/12/2025).
Kegiatan ini menjadi tahap krusial dalam finalisasi PJPK Sulbar yang telah mencapai 87,50 persen penyelesaian.
Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, menyatakan bahwa review ini penting untuk memastikan dokumen tersebut relevan sebagai instrumen perencanaan jangka menengah dan panjang.
“Pembangunan kependudukan harus menjadi fondasi berbagai agenda pembangunan daerah. Kualitas penduduk menentukan kemampuan Sulbar dalam menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang masa depan,” ujarnya.
Katanya, hal ini juga sejalan dengan visi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk mewujudkan Sulbar Maju dan Sejahtera.
Dalam review yang diwakili oleh Perencana Ahli Muda Bapperida, Nur Sehan, seluruh komponen PJPK dievaluasi menyeluruh. Cakupannya meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas SDM, ketahanan keluarga, mobilitas penduduk, serta penyediaan data kependudukan.
Evaluasi ini diperlukan agar kebijakan tetap adaptif terhadap isu seperti perubahan struktur umur, dinamika fertilitas-mortalitas, dan potensi bonus demografi.
Hasil review BKKBN menunjukkan sejumlah catatan perbaikan, antara lain kelengkapan target, penurunan beberapa indikator, ketimpangan target antar tahun, serta belum adanya target untuk indikator di luar dokumen perencanaan daerah.
Pada rencana aksi, matriks dinilai belum komprehensif karena instansi pelaksana belum dirinci dengan jelas, sebagian aksi masih terlalu umum, dan masih terdapat penempatan kementerian/lembaga pusat sebagai pelaksana utama. Analisis situasi juga perlu diperkuat karena metode PSRI belum lengkap, data hanya menampilkan satu tahun tanpa tren dan pembanding nasional, serta masih ditemukan duplikasi narasi dan ketidaksesuaian antara indikator dan data.
Meski demikian, Bapperida Sulbar menegaskan komitmennya untuk menyempurnakan seluruh masukan tersebut. Nur Sehan menilai hasil review akan memperkaya substansi PJPK dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam implementasi program kependudukan.
Darwis Damir menekankan bahwa penyempurnaan PJPK merupakan langkah strategis untuk membangun penduduk Sulbar yang berkualitas dan berdaya saing.
“Dokumen ini harus menjadi rujukan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun kebijakan yang responsif terhadap dinamika demografi dan sosial ekonomi. Kita berharap PJPK Sulbar menjadi landasan kuat bagi pembangunan kependudukan yang lebih terukur, adaptif, dan berkelanjutan,” tegasnya. (Rls)
