Mamuju, Jurnalsulbar.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung transformasi digital pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam rapat koordinasi yang digelar tim SPBE Dinas PUPR Sulbar, Kamis 7 Agustus 2025, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap progres implementasi SPBE serta strategi optimalisasi peran admin pada setiap bidang.
SPBE menjadi landasan penting bagi tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan. Dalam konteks Dinas PUPR, layanan seperti SiPemimpin (Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur) dan Simtaru (Sistem Informasi Tata Ruang), menjadi fokus utama penguatan sistem. Melalui digitalisasi, proses monitoring pembangunan dan pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara real time dan berbasis data yang terintegrasi.
Hal ini sejalan dengan Misi Kelima Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga (SDK-JSM), yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.
Dibutuhkan konsolidasi internal untuk memastikan semua bidang memahami peran masing-masing dalam mendukung SPBE. Assa Basirung, memimpin rapat ini menyampaikan beberapa langkah konkret yang perlu diambil antara lain penugasan admin SPBE melalui Surat Keputusan (SK) internal di setiap bidang serta penyusunan berita acara teknis yang merinci bagian-bagian sistem yang akan diperbaiki atau ditingkatkan.
Rapat juga menekankan pentingnya keterlibatan lintas bidang dalam mendukung sistem layanan digital ini. Kepala-kepala bidang dijadwalkan melakukan sosialisasi lanjutan guna memperkuat pemahaman internal, khususnya terkait integrasi data dan perlindungan informasi strategis. Keterlibatan OPD lain juga akan disinergikan secara bertahap melalui mekanisme pendampingan teknis.
Dalam forum tersebut, Firman Juang, selaku salah satu anggota tim SPBE Dinas PUPR Sulbar, menyampaikan SPBE bukan semata-mata proyek sistem digital, melainkan bagian dari reformasi pelayanan publik yang membutuhkan keterlibatan aktif dari semua lini. Menurutnya, keberhasilan SPBE sangat bergantung pada kolaborasi dan keseriusan dalam menjalankan fungsi di tiap bidang.
Melalui evaluasi ini, Dinas PUPR Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus mendorong SPBE sebagai instrumen utama dalam mendukung pengelolaan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang akuntabel, terukur, dan berkelanjutan. Percepatan implementasi SPBE menjadi langkah strategis dalam membangun layanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. (Rls)
