Mamuju, Jurnalsulbar.com – Dalam rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Sulbar menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW Sulbar Tahun 2024 – 2043 di Ruang Rapat DPRD Sulbar, Kamis (14/3/2024).
Pada rapat ini, Bapperida Sulbar diwakili oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Ifwil), Arjanto. Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) dipimpin oleh Ketua Pansus RTRW, Muslim Fatta. Dalam sambutannya, Ketua Pansus mengungkapkan bahwa Dokumen RTRW perlu kajian hukum yang mendalam untuk memastikan Dokumen RTRW sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ditemui usai rapat, Kabid Ifwil Bapperida Sulbar, Arjanto mengungkap, Perda RTRW Sulbar 2024 – 2043 merupakan revisi dari RTRW sebelumnya, yang seharusnya berakhir di tahun 2034.
“Ranperda yang dibahas hari ini adalah Ranperda RTRW Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 – 2043. RTRW ini merupakan revisi berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap RTRW Sulawesi Barat yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034” jelas Arjanto.
Menurutnya, dalam rapat tersebut, Pansus DPRD Sulawesi Barat menyoroti persoalan pemerataan pembangunan yang perlu menjadi perhatian, untuk dimasukkan dalam dokumen RTRW.
“Selain itu Pansus DPRD Sulawesi Barat juga menekankan agar Perda RTRW Sulawesi Barat tidak bertentangan dengan perda-perda yang sudah ada sebelumnya.” kata Arjanto.
“Untuk memperdalam pembahasan terkait materi teknis RTRW, maka akan diadakan rapat kerja Pansus kedua, dimana dalam rapat tersebut akan dibagi menjadi empat bagian untuk fokus pembahasan, yaitu pembahasan terkait masalah Kehutanan, pembahasan terkait masalah Zonasi Wilayah Pantai dan pulau-pulau, pembahasan terkait masalah Wilayah Kota Mamuju sebagai Ibu Kota Provinsi (Tata Kota Mamuju), dan pembahasan terkait masalah Transportasi (pelabuhan tambahan untuk hasil tambang)”, sambungnya.
Di kesempatan lain, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menyampaikan Perda RTRW Sulbar 2024 – 2043 ini penting untuk menyesuaikan dengan dinamika pembangunan yang terjadi di Sulawesi Barat.
“Dinamika pembangunan yang terjadi di Sulawesi Barat, baik dari internal maupun eksternal, tentunya sangat mempengaruhi penataan ruang di wilayah ini. Untuk itu penting dilakukan peninjauan kembali atas RTRW sebelumnya. Inilah yang dalam tahap pembahasan di DPRD, dan nantinya akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024-2043”, ucapnya.
Sementara itu, wakil ketua pansus Hatta Kainang menegaskan bakal membahas ranperda tersebut dengan hati-hati.
Turut hadir perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sulbar, Dinas Perumahan dan Permukiman Sulbar, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar, Biro Hukum SETDA Sulbar, dan Biro Tata Pemerintahan SETDA Sulbar.
