Mamuju, Jurnalsulbar.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU).
Hak itu dilakukan diantaranya dengan mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) Direktorat Jenderal AHU.
Kegiatan webinar yang bertajuk “Penguatan Otoritas Pusat dan Peran serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI dalam Mendukung Penegakan Hukum Antar Lintas Batas Negara” ini diikuti oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat, Wardi, beserta tiga fungsional lainnya, serta helpdesk layanan AHU.
Webinar yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu, 13 Maret 2025 ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan koordinasi antara Otoritas Pusat dan Kantor Wilayah dalam penegakan hukum antar negara, khususnya terkait ekstradisi dan Mutual Legal Assistance (MLA).
“Partisipasi kami dalam webinar ini merupakan bentuk komitmen Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan AHU, khususnya dalam mendukung administrasi hukum internasional,” ujar Wardi.
Dalam webinar tersebut, dibahas berbagai tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum antar negara, serta solusi dan praktik terbaik untuk memperkuat koordinasi antara Otoritas Pusat, Kantor Wilayah, dan instansi terkait lainnya.
Selain itu, webinar ini juga menekankan pentingnya pemahaman ASN Kanwil Kemenkumham mengenai layanan Apostille, yang merupakan bagian dari upaya Ditjen AHU dalam meningkatkan legalisasi dokumen publik.
“Kami akan terus berupaya memberikan pelayanan yang optimal terkait layanan AHU di wilayah Sulawesi Barat, serta berkolaborasi dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan kualitas layanan kami,” tambah Wardi.
Sementara itu. Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto mendukung jajarannya untuk terus meningkatkan kapasitas SDMnya.
Hal ini sebagai komitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan AHU demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
