Mamuju, Jurnalsulbar.com — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mamuju, Usdi, didampingi Kepala Bidang Kewaspadaan serta pejabat fungsional, menyambangi Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat.
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan strategis antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Senin 9 Februari 2026.
Koordinasi tersebut mencakup sejumlah agenda penting, di antaranya pelaksanaan cegah dini dan deteksi dini terhadap potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di daerah, pemantauan keberadaan orang asing, fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta persiapan pelaksanaan rekrutmen anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2026.
Apalagi, ini juga bagian dari atensi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka agar tidak adanya gangguan terjadi di daerah.
Rombongan Kesbangpol Kabupaten Mamuju diterima langsung oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Yusuf Tahir, yang didampingi Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan serta pejabat fungsional Bidang Kewaspadaan Nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Usdi menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan terhadap keberadaan warga negara asing serta Potensi ATHG di wilayah Kabupaten Mamuju. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan, tidak ditemukan adanya aktivitas atau perkembangan yang menonjol.
“Kami tetap melakukan pemantauan secara rutin terhadap keberadaan warga negara asing sebagai bagian dari upaya deteksi dini. Hingga saat ini, situasi masih aman dan terkendali,” ujar Usdi.
Selain itu, Usdi juga menjelaskan bahwa Kesbangpol Kabupaten Mamuju telah melaksanakan sosialisasi rekrutmen calon anggota Paskibraka Tahun 2026 kepada sekolah-sekolah dan pemangku kepentingan terkait. Ia menambahkan, rencana penerimaan calon anggota Paskibraka akan dilaksanakan setelah bulan suci Ramadhan.
“Kami sudah melakukan sosialisasi rekrutmen Paskibraka. Untuk tahapan penerimaan, direncanakan akan dilaksanakan setelah Ramadhan agar proses seleksi dapat berjalan optimal,” jelasnya.
Namun demikian, Usdi mengungkapkan adanya kendala yang saat ini dihadapi, khususnya terkait keterbatasan kuota calon anggota perempuan yang memenuhi standar di sejumlah kecamatan.
“Salah satu tantangan yang kami hadapi adalah masih minimnya calon Paskibraka perempuan yang memenuhi kriteria di beberapa kecamatan. Hal ini menjadi perhatian kami untuk ditindaklanjuti bersama,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Yusuf, menyambut baik langkah koordinasi yang dilakukan oleh Kesbangpol Kabupaten Mamuju. Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan ketahanan daerah.
Menurutnya, upaya cegah dini dan deteksi dini terhadap potensi ATHG harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, koordinasi dalam pelaksanaan Forkopimda serta rekrutmen Paskibraka perlu dipersiapkan sejak dini agar berjalan sesuai ketentuan.
“Kami berharap koordinasi seperti ini terus diperkuat agar seluruh program Kesbangpol, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, dapat berjalan searah dan saling mendukung dalam menjaga kondusivitas wilayah Sulawesi Barat,” kata Muhammad Yusuf.
Kunjungan tersebut diharapkan dapat mempererat kerja sama antarlembaga sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program Kesbangpol di wilayah Sulawesi Barat.(rls)
