Mamuju, Jurnalsulbar.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) mulai membenahi sistem pengelolaan data pembangunan. Salah satunya dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank Data yang baru.
Langkah ini diambil untuk memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis data yang akurat, bukan sekadar asumsi.
Menariknya, inisiatif ini lahir dari gagasan aparatur muda Bapperida Sulbar, Muliawan Gunawan. Inovasi tersebut bahkan mendapat apresiasi dalam Ujian Aktualisasi Latsar CPNS yang digelar di Kampus BKPSDM Sulbar, Jumat (17/4/2026). SOP ini dinilai mampu merapikan sistem pendataan yang sebelumnya tersebar di berbagai bidang.
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menegaskan bahwa pembenahan data merupakan bagian penting dari arah kebijakan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.
Menurutnya, gubernur mendorong agar setiap program pembangunan disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan, dengan dukungan data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Beliau ingin setiap anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Itu hanya bisa dicapai kalau datanya jelas dan akurat. SOP Bank Data ini jadi kunci agar perencanaan kita lebih transparan dan tepat sasaran,” kata Amujib.
Hal senada disampaikan Kepala Bidang PPEPD Bapperida Sulbar, Angga Tirta Wijaya. Ia menilai kehadiran SOP ini akan mempermudah alur pengelolaan data di internal, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan dalam pengambilan kebijakan.
“Kebijakan yang tidak didukung data berisiko besar. Dengan sistem yang lebih rapi, pimpinan punya dasar yang kuat dalam mengambil keputusan,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari tim penguji Latsar, Sugeng Iranto dan Coach Jumail. Mereka melihat inovasi ini tidak sekadar memenuhi tugas pelatihan, tetapi sudah menjawab kebutuhan nyata organisasi.
Dengan sistem yang lebih terintegrasi, Bapperida Sulbar diharapkan mampu berperan lebih kuat sebagai penggerak utama pembangunan daerah—bukan hanya sebagai penyusun rencana, tetapi juga penjaga kualitas data yang menjadi dasar kebijakan.
Melalui penguatan Bank Data ini, Pemprov Sulbar optimistis arah pembangunan ke depan akan semakin terukur, efektif, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Rls)
